Oleh: Davina Gunawan )*

Netralitas birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ialah hal yang mutlak dalam tatanan negara demokrasi modern. Karena birokrasi ialah institusi publik yang dibentuk dan dibiayai masyarakat melalui pajak, retribusi, dan pungutan lainnya untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, birokrasi harus terlepas dari ikatan partai politik dan golongan.

Dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengajak masyarakat untuk bijaksana dalam menyikapi pesta demokrasi ini. Masyarakat diminta tidak berlebihan mendukung calon peserta hingga berimbas pada hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, Pilkada adalah hal yang wajar dan biasa. Transformasi kepemimpinan mempunyai hak suara dan tidak perlu dibela atau didukung dengan cara-cara yang berlebihan.

Kapolda mengatakan kepolisian dan pihak-pihak terkait siap memastikan pengamanan Pilkada yang dilakukan oleh Satuan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 berjalan lancar. Masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pilkada. Dengan cara kolaborasi dan sinergitas inilah diharapkan jajarannya bisa mengantisipasi segala bentuk kerawanan.

Tidak hanya itu, Kapolda meminta kepada semua personel yang bertugas dalam Operasi Mantap Praja Jaya 2024 memetakan segala bentuk kerawanan termasuk dalam hal mengantisipasi potensi terjadinya konflik di setiap daerah. Pihaknya memperketat pengamanan dalam rangka mengantisipasi kerawanan di wilayah dengan kerawanan tinggi. Sedangkan, di wilayah lainnya pihaknya tetap mempersiapkan pengamanan sebanyak mungkin dan terus melakukan mapping potensi konflik secara mendetail di wilayahnya masing-masing, sehingga potensi konflik tersebut dapat terselesakan hingga ke akar masalah.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 88.365 personel gabungan dalam Operasi Mantap Praja Jaya 2024 yang digelar selama 140 hari terhitung sejak 14 Agustus 2024 lalu. Personel gabungan tersebut nantinya akan disebar di total 31.963 TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.Sementara itu, Polres Metro Tangerang Kota telah menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik selama proses Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan bahwa proses simulasi Sispamkota merupakan bagian dari persiapan tindak lanjut untuk menyukseskan Operasi Kepolisian Mantap Praja Jaya 2024. Simulasi tersebut berisi serangkaian Latihan dari berbagai adegan pengamanan, mulai dari pengamanan masa pendaftaran calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara.

Pihaknya juga terus meningkatkan persiapan pengamanan Pilkada 2024 guna memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, maupun bagian dari koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Simulasi ini diikuti oleh petugas pengamanan gabungan mulai dari Polri, TNI, Brimob, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang dengan total sebanyak 830 personel.

Tidak hanya itu, simulasi tersebut juga menjadi momentum koordinasi semua lapisan masyarakat dalam memetakan potensi konflik yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran selama proses Pilkada 2024 mendatang. Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan tertib di Kota Tangerang. Maka dari itu pihaknya juga mengajak masyarakat untuk berkontribusi menyukseskan Pilkada 2024.

Selanjutnya, dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November 2024 mendatang, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara telah mengintensifkan persiapan untuk memperketat pengamanan dengan menggelar operasional serta analisa dan evaluasi (anev) sitkamtibmas. Kapolda mengatakan bahwa pihaknya akan terus memaksimalkan peran intelijen dan Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan yang bisa mengganggu kelancaran Pilkada.

Selain itu, patrol rutin juga akan masif dilakukan di tempat-tempat dan jam-jam rawan guna mencegah gangguan kamtibmas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya keras Polda Sultra dalam menjamin proses Pilkada berjalan lancar dan aman. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang akan berlangsung di Sulawesi Tenggara.

Di sisi lain, anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani menekankan bahwa pentingnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada Serentak 2024. Linmas sendiri memiliki fungsi melaksanakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan khususnya dalam menjaga keamanan di TPS. Menurutnya Linmas harus tetap menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan netralitas dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga dapat terjamin situasi pelaksanaan yang tertib, kondusif, daman, dan aman.

Maka dari itu, perlunya peran seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil mengawasi seluruh tahapan Pilkada 2024 agar berlangsung dengan aman dan damai. Aparat keamanan dan pihak-pihak terkait juga diharapkan bisa bekerja sama dan bersinergi dalam menjunjung tinggi profesionalitas, netralitas, dan mengatasi kerawanan yang berpotensi muncul saat pelaksanaan Pilkada 2024.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara