Judi Daring: Ancaman Moral, Sosial, dan Ekonomi yang Harus Dihentikan
Oleh Andika Maulana )* Fenomena judi daring atau judi online telah menjelma menjadi ancaman multidimensi yang merusak sendi moral, sosial, dan ekonomi bangsa. Di tengah pesatnya transformasi digital, praktik perjudian berbasis daring justru memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjangkau masyarakat secara…
Judi Daring, Musuh Ketahanan Keluarga Indonesia
Oleh : Garvin Reviano )* Judi online atau judi daring telah menjelma menjadi salah satu ancaman serius bagi ketahanan keluarga Indonesia di era digital. Kemudahan akses internet, penggunaan gawai yang masif, serta promosi agresif melalui berbagai platform media sosial membuat…
Tak Hanya OTT, Pemerintah Fokus Bongkar Akar Budaya dan Biaya Politik Korupsi
Jakarta-Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada operasi tangkap tangan (OTT) dan penindakan hukum semata. Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini didorong untuk lebih serius membongkar akar persoalan korupsi, terutama yang berkaitan dengan budaya birokrasi…
Pemerintah Bedah Akar Korupsi untuk Perkuat Strategi Pemberantasan
JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI mendorong penguatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan menelusuri akar persoalan yang selama ini memicu terjadinya praktik koruptif. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemberantasan korupsi pada 2026 tidak hanya mengandalkan…
Pemerintah Dorong Reformasi Menyeluruh Pemberantasan Korupsi
Oleh: Lailatul Anggina Hasanah* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang jelas dan tegas dalam mendorong reformasi menyeluruh pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Agenda ini tidak ditempatkan sebagai slogan politik semata, melainkan sebagai kebijakan strategis…
Berantas Korupsi dari Hulunya, Pendekatan Sistemik Diperkuat
Oleh: Juana Syahril)* Pemberantasan korupsi terus diarahkan pada strategi yang lebih fundamental dengan menitikberatkan upaya pencegahan sejak dari hulu. Pendekatan ini menegaskan bahwa korupsi tidak dapat diberantas hanya melalui penindakan hukum di hilir, melainkan harus diselesaikan secara sistemik dengan membangun…
Dokter Spesialis di Daerah 3T Terima Insentif Rp30 Juta dari Pemerintah
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan nasional dengan menyiapkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Kebijakan ini juga disertai penyediaan hunian…
Perkuat Layanan Kesehatan 3T, Pemerintah Beri Insentif Rp30 Juta Bagi Dokter Spesialis
Jakarta Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan kesehatan nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemberian insentif sebesar Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah…
Insentif Dokter 3T, Langkah Nyata Negara Hadir di Daerah Terpencil
*) Oleh: Syamsul Huda Insentif Dokter 3T mencerminkan komitmen kuat negara dalam membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Kehadiran dokter di wilayah 3T tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga memperkokoh persatuan nasional melalui pelayanan publik yang merata….
Insentif Dokter Spesialis dan Arah Baru Pemerataan Kesehatan Nasional
Oleh: Surya Ismail Anshar (* Kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil menandai babak baru dalam upaya pemerataan layanan kesehatan. Kebijakan yang mulai diterapkan pada Januari 2026 ini…