Pemerintah Tegaskan KUHAP dan KUHP Tidak Membungkam Kritik
JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah maupun pejabat negara. Kritik tetap dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Menteri…
Pakar Hukum Nilai KUHAP dan KUHP Baru Tak Langgar Hak Masyarakat
JAKARTA – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dinilai tidak melanggar hak-hak warga negara. Sejumlah pemangku kepentingan menegaskan, dua regulasi tersebut justru menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan…
Pemerintah Pastikan Tak Ada Pasal Anti-Kritik dalam KUHAP dan KUHP
Oleh: Amanda Nastiti )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memunculkan berbagai diskursus di ruang publik, terutama di media sosial. Salah satu isu yang paling sering…
Pemerintah Pastikan KUHAP dan KUHP Tidak Bertentangan dengan HAM
Oleh: Dendy Kusuma )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah memastikan bahwa kedua regulasi tersebut tidak hanya selaras dengan prinsip…
Pemerintah Pastikan Pemulihan Aceh Tak Dimanfaatkan Kelompok Separatis
Oleh: Rian Heryansyah )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor berjalan optimal serta tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki agenda separatis. Fokus utama diarahkan pada percepatan rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan pemulihan aktivitas…
Presiden Prabowo Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penanganan Bencana Sumatra
Oleh: Maulana Zikra )* Penanganan bencana bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga tentang keseriusan negara hadir di saat rakyat membutuhkan, dan di sinilah kita diajak melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong sinergi pusat dan daerah agar pemulihan di Sumatra…
Respons Cepat Presiden Prabowo, Penanganan Bencana Sumatra Dilakukan Secara Sistematis
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif guna memastikan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak. Presiden Prabowo…
Pemerintah Optimalkan Pemulihan Aceh Pasca Bencana, Waspadai Gerakan Separatis
Aceh – Pemerintah pusat mengoptimalkan pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, dengan menetapkan Aceh Tamiang sebagai prioritas utama. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai dampak bencana di daerah tersebut paling parah dibandingkan wilayah terdampak lainnya….
Capaian Rumah Subsidi 2025 Tegaskan Komitmen Negara untuk Rakyat
Oleh: Haikal Putra )* Capaian program rumah subsidi sepanjang 2025 menegaskan arah kebijakan pemerintah yang secara konsisten berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah tantangan backlog perumahan nasional yang masih besar, pemerintah menunjukkan keseriusan melalui peningkatan kuota, penyederhanaan…
Era Prabowo–Gibran, Akses Rumah Layak Makin Terbuka Sepanjang 2025
Oleh: Nina Kumala Sari )* Tahun 2025 menjadi fase penting dalam perjalanan kebijakan perumahan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak semakin terbuka lebar. Pemerintah tidak hanya…