Program MBG Berhasil 99,99 Persen, Presiden Prabowo Ajak Tingkatkan Kualitas Layanan Zero Defect
Jawa Barat – Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian yang sangat signifikan dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan berpuas diri dan terus mendorong peningkatan kualitas layanan hingga mencapai…
19.188 Dapur MBG Siap Operasi Serentak, Layani 55 Juta Orang Mulai Januari 2026
JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026. Sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dipastikan siap beroperasi secara serentak mulai 8 Januari 2026, dengan…
Reformasi Hukum Pidana: KUHP Baru Dorong Pendekatan Pemidanaan Restoratif dan Adil
Oleh Yulia Rahmawati )* Reformasi hukum pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai babak penting dalam perjalanan penegakan hukum Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar pembaruan norma, melainkan pergeseran paradigma…
Pemberlakuan KUHP Baru Jadi Momentum Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila dan HAM
Oleh: Muhammad Rizki DarwisPemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang mulai efektif pada awal 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial, Indonesia kini resmi beralih ke sistem…
Prinsip Single Prosecution Jadi Terobosan Efisiensi KUHAP Baru
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembaruan sistem hukum nasional melalui pembahasan dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Salah satu terobosan penting dalam KUHAP baru tersebut adalah penerapan prinsip _single prosecution_ yang menempatkan penanganan…
Pemerintah Perkuat Sosialisasi KUHP Baru Demi Penegakan Hukum Humanis
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat agar implementasinya berjalan selaras dengan prinsip keadilan restoratif…
Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus
Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruang strategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. Sejak Otonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan…
Komitmen Negara Majukan Papua melalui Otonomi Khusus
Oleh: Dominikus Tebay * Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara yang menegaskan kehadiran dan keberpihakan pemerintah pusat dalam membangun Tanah Papua secara berkelanjutan, adil, dan bermartabat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Otsus tidak diposisikan semata sebagai skema transfer…
Penambahan Dana Otsus Papua Percepat Pembangunan dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Jayapura – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menyambut baik rencana penambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disiapkan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Saat ini, alokasi Dana Otsus untuk Provinsi Papua tercatat sebesar Rp10 triliun dengan peluang peningkatan hingga Rp12…
Otonomi Khusus Papua Diperkuat Melalui Akselerasi Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan
BIAK NUMFOR – Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus menunjukkan arah penguatan yang lebih terukur, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pembangunan daerah. Upaya tersebut terlihat dari kunjungan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua,…