Penghargaan Negara atas Jasa Pembangunan: Soeharto Layak Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto adalah bentuk penghargaan negara atas jasa besar beliau dalam pembangunan nasional. Keputusan ini diambil melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun…
Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Gerakan Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh gerakan penolakan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya perdebatan di ruang publik, terutama di media sosial, yang cenderung provokatif tanpa…
Negara Berikan Penghormatan Tertinggi Soeharto Dianugerahkan Gelar Pahlawan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Perbincangan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, menggema di ruang publik. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh lintas profesi, akademisi, hingga sejumlah organisasi kemasyarakatan memperlihatkan bahwa figur Soeharto tetap memiliki tempat…
Pengesahan KUHAP Perkuat Sistem Peradilan yang Modern dan Humanis
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam Rapat Paripurna ke-8 masa sidang II 2025-2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 18 November 2025. Keputusan kolektif tersebut dinilai…
KUHAP Baru Disahkan, Era Baru Reformasi Peradilan Pidana Dimulai
Oleh : David Dwira )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menandai lahirnya fase baru dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Langkah ini bukan sekadar…
Pengesahan KUHAP Telah Lalui Pembahasan Komprehensif dan Libatkan Elemen Masyarakat
Oleh: Tri Moerdani) * DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang. Pengesahan KUHAP yang baru menandai langkah penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Proses panjang ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, kebutuhan…
APBN Turut Pacu Sektor Manufaktur dan Ekspor dengan Dorongan Fiskal
Aktivitas bongkar muat peti kemas dari dan ke dalam kapal barang di Terminal peti kemas New Priok Container Terminal (NPCT) 1, Jakarta Utara, Kamis (4/5/2023). Bank Indonesia (BI) memproyeksi ekonomi Indonesia bakal tumbuh 5 persen pada kuartal I/2023. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO…
Stimulus Belanja Fiskal Triwulan III Picu Pertumbuhan Ekonomi 2025
Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa stimulus belanja fiskal pada Triwulan III telah memberikan dorongan signifikan bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat…
Pajak Ekspor Emas: Upaya Pemerintah Mendorong Hilirisasi dan Nilai Tambah dalam Kebijakan Fiskal
Oleh : Devi Ariani )* Kebijakan pajak ekspor emas yang kembali mencuat dalam diskursus ekonomi nasional mencerminkan upaya serius pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selama ini, sebagian besar komoditas tambang Indonesia diekspor dalam bentuk…
Pemerintah Optimalkan Belanja APBN Bagian Dari Kebijakan Fiskal Untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Oleh : Ivana Marvelia )* Upaya pemerintah dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional semakin dipertegas melalui optimalisasi kebijakan fiskal yang disusun secara komprehensif dan terukur. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan…