Papua Bergerak Bersama Melahirkan Generasi Sehat dan Bebas Stunting
Oleh: Yoseph Ishak Wonda* Penanganan stunting di Papua memasuki era baru dengan hadirnya gerakan besar yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Seluruhkekuatan pembangunan diarahkan untuk membentuk generasi Papua yang sehat, kuat, bergizi seimbang, dan mampu bersaing pada masa depan. Pendekatan inimemperlihatkan optimisme bahwa Papua tidak hanya mampu menurunkan angkastunting, tetapi juga melahirkan sumber daya manusia unggul sebagai pilar kemajuanwilayah. Pemerintah Provinsi Papua telah menunjukkan langkah nyata melalui peluncuranGerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini tidak hanya menjadibagian dari 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur, tetapi dirancang sebagaigerakan sosial jangka panjang. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menyampaikan bahwa Genting merupakan bentuk komitmen bersama seluruhorganisasi perangkat daerah untuk mengasuh anak-anak Papua agar tumbuh sehat dan mendapatkan pendampingan gizi yang baik. Ia menegaskan bahwa program tersebuttelah masuk dalam RPJMD transisi dan akan terus disesuaikan dengan arahpembangunan Papua menuju 2030. Pemerintah daerah memandang keberhasilanpenanganan stunting sangat bergantung pada kepedulian seluruh elemen masyarakat. Langkah ini membawa optimisme baru. Untuk pertama kalinya, pendekatanpenanganan stunting dilakukan secara kolektif dan terstruktur lintas sektor, mulai darikesehatan, pendidikan, pangan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pemerintahmenargetkan evaluasi komprehensif dalam satu tahun implementasi, sehingga setiapkebijakan dapat dipertajam sesuai kebutuhan lapangan. Melalui gerakan orang tuaasuh, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak Papua memiliki pendampingyang memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Semangat inimencerminkan propaganda positif bahwa Papua adalah tanah yang peduli pada masa depan anak-anaknya. Kekuatan Papua tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari dukungan dunia usaha. PT Freeport Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Nabire meluncurkanProgram PASTI-Papua sebagai bentuk kolaborasi mempercepat penurunan angkastunting. Pihak perusahaan menyatakan bahwa kerja sama ini adalah bentuk nyatadukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. PemerintahKabupaten Nabire memberikan apresiasi karena dunia usaha hadir sebagai mitrastrategis, bukan sekadar pemberi bantuan, melainkan bagian dari upaya peningkatankualitas hidup masyarakat. Program ini berlangsung di tujuh kampung dan kelurahandengan fokus memperkuat status gizi anak dan ketahanan keluarga. PTFI bekerja bersama Wahana Visi Indonesia dengan pendekatan pemberdayaanmasyarakat. Program ini tidak hanya memberikan intervensi gizi, tetapi juga mengedukasi keluarga, menguatkan tenaga kesehatan, dan memastikan layanankesehatan berjalan efektif. Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia menegaskan bahwaprogram tersebut dijalankan dengan pemahaman konteks lokal, sehingga masyarakatsendiri menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Inilah bentukpropaganda positif bahwa masyarakat Papua mampu berdiri kuat, mandiri, dan berdaya. Di tingkat nasional, pemerintah memberikan perhatian besar kepada Papua melaluiProgram…
Pemerintah Gagas Gerakan Orang Tua Asuh, Langkah Nyata Cegah Stunting Sejak Dini di Papua
Papua -Upaya menekan angka stunting di Tanah Papua kini memasuki babak baru dengan diluncurkannya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting oleh Pemerintah Provinsi Papua. Gerakan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting yang…
Pemerintah Tegaskan Komitmen Kuat Cegah Stunting di Papua Demi Generasi Sehat
Jayapura – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui peluncuran program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (10/11/2025). Program ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, bersama pimpinan…
Pemerintah Tegaskan Buruh Sebagai Mitra Pembangunan Nasional
Oleh: M. Syahrul Fahmi )* Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memperkuat posisi buruh sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional. Di tengah tantangan ekonomi global dan potensi meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), langkah konkret diambil untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Menteri…
Pemerintah Tegaskan Komitmen Upah Layak dan Perlindungan Hak Pekerja di SemuaSektor
Oleh : Andrew Tony Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pekerja di tanah air mendapatkan upah yang layak serta perlindungan hak yang memadai. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraantenaga kerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan seimbang. Dalam konteks ini, upah layak bukan hanya sekadar nominal yang diterima pekerja setiapbulan, tetapi juga mencakup jaminan sosial, kondisi kerja yang aman, serta kesempatanyang setara bagi semua pekerja di berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara hadir untuk memastikankesejahteraan dan keadilan bagi para pekerja, sistem ketenagakerjaan yang dikembangkan haruslah adil, produktif, dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut bukanhanya simbol, tetapi dikuatkan oleh kebijakan yang konkret dalam beberapa aspek yaitupenetapan upah minimum nasional yang naik, revisi regulasi, serta pengawasanterhadap pelaksanaan hak pekerja. Fokus pemerintah pada peningkatan kesejahteraan pekerja didorong oleh pemahamanbahwa tenaga kerja adalah salah satu pilar utama pembangunan nasional. Pekerjayang sejahtera tidak hanya produktif, tetapi juga berperan dalam memperkuat dayasaing ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan peningkatan upah dan perlindungan hak pekerja bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi investasi jangkapanjang bagi kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial. Pekerja yang merasa dihargaiakan bekerja lebih produktif dan inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahmenekankan pentingnya kesejahteraan pekerja sebagai bagian integral daripembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah secara konsisten mendorong penyesuaian upah minimum sesuaidengan kondisi ekonomi regional, sehingga setiap daerah memiliki standar upah yang mencerminkan kebutuhan hidup layak masyarakat setempat. Langkah ini diharapkanmampu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbalmenegaskan langkah ini penting untuk memastikan pekerja tidak hanya mendapatkangaji, tetapi juga hidup layak. Selain menetapkan upah yang adil, pemerintah juga menekankan pentingnyaperlindungan hak pekerja. Hak-hak dasar seperti jaminan kesehatan, keselamatankerja, cuti, hingga kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui pelatihandan pendidikan profesional menjadi perhatian utama. Pemerintah berupayamemastikan bahwa setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, menjalankantanggung jawabnya terhadap pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pekerja tidak hanya memperoleh kompensasi finansial, tetapi juga merasa dihargai dan terlindungi secara menyeluruh. Komitmen ini tidak hanya berlaku bagi sektor formal, tetapi juga merambah sektorinformal yang selama ini seringkali luput dari perhatian. Sektor informal, seperti pekerjaharian, usaha mikro, dan pekerja di industri kreatif, kini mulai mendapat perhatian seriusdari pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial dan pembinaanketerampilan. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rudolf Saut Butarbutar mengatakan bahwa perlindungan pekerja di sektor informal menunjukkankeseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Pihaknyamendukung kebijakan ini karena pekerja yang sejahtera juga mendorong keberlanjutanbisnis Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran lembaga-lembaga terkait, termasukkementerian tenaga kerja dan dinas-dinas regional, untuk memantau dan menegakkankepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Pengawasan ini mencakupberbagai aspek mulai dari kepatuhan pembayaran upah, penerapan standarkeselamatan kerja, hingga pemberian hak cuti dan tunjangan yang layak. Langkah-langkah ini dilakukan secara berkesinambungan dengan pendekatan dialogis, sehinggaperusahaan dan pekerja dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpamengorbankan hak-hak dasar pekerja. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah. Dengan keterampilan yang terus ditingkatkan, pekerja tidak hanya dapatbersaing di pasar domestik, tetapi juga menyiapkan diri menghadapi tantangan global. Pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan vokasi, kursus peningkatankompetensi, hingga bimbingan wirausaha bagi mereka yang ingin mandiri. Pendekatanini mencerminkan pandangan pemerintah bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanyaditentukan oleh gaji, tetapi juga oleh kesempatan untuk berkembang dan berkontribusisecara maksimal dalam pekerjaan mereka. Komitmen pemerintah terhadap upah layak dan perlindungan hak pekerja juga menjadilandasan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi industri. Perkembangan teknologi, otomasi, dan ekonomi digital memerlukan strategi baru untukmemastikan tenaga kerja tetap terlindungi dan memiliki akses terhadap peluang kerjayang bermartabat. Pemerintah secara proaktif menyusun regulasi yang adaptif, memastikan bahwa setiap pekerja dapat berpartisipasi secara adil dalam pertumbuhanekonomi modern tanpa kehilangan hak-hak fundamental mereka. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil pemerintah mencerminkan visijangka panjang untuk menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruhpekerja. Upah layak dan perlindungan hak bukan hanya slogan semata, tetapi fondasibagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga kerja adalah prioritas nasionalyang tidak dapat ditawar. Pekerja yang terlindungi, dihargai, dan diberdayakan akanmenjadi motor penggerak kemajuan bangsa, menciptakan masyarakat yang sejahtera, produktif,…
Gelar Pahlawan untuk Marsinah, Buktikan Keberpihakan Presiden Prabowo bagi Buruh
Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada aktivis buruh Marsinah disambut apresiasi luas dari kalangan pekerja. Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata keberpihakan Presiden terhadap perjuangan kaum buruh dan komitmennya menepati janji yang pernah diucapkan…
Presiden Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Cegah Pekerja dari PHK
Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Pekerja Nasional (DKPN) beserta Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah strategis mencegah terjadinya…
Program MBG Lahirkan Usaha Baru Hingga Gerakkan Ekonomi Rakyat
Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi simbol nyata keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguatan ekonomi rakyat….
Reformasi Birokrasi Jadi Langkah Strategis PemerintahTingkatkan Pengelolaan MBG
Oleh: Nadia Putri Ramadhani *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi wujud nyata komitmen pemerintahdalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus menegakkan prinsip keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di balik skala besar dan kompleksitasnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran ataudistribusi logistik, tetapi juga oleh tata kelola birokrasi yang efisien, responsif, dan kolaboratif. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi kini menempati posisi strategis dalammemastikan pengelolaan MBG berjalan efektif dari pusat hingga daerah. Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG melalui Keputusan PresidenNomor 28 Tahun 2025 menandai konsolidasi besar lintas lembaga. Tim ini diketuaioleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan pelaksana harian di bawah Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang. Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk membangun mekanismekerja yang terukur, terarah, dan berbasis hasil. Zulkifli Hasan menegaskan bahwaskala program yang mencakup 82,9 juta penerima manfaat membutuhkan koordinasibirokrasi yang kuat agar pelaksanaannya berjalan cepat, transparan, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memainkan peran kunci. Menteri PANRB Rini Widyantinimenjelaskan bahwa tata kelola birokrasi merupakan fondasi utama untukmemastikan efektivitas program MBG. Kementeriannya tengah mendorongpenguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional melalui penyusunan RancanganPeraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta RancanganPeraturan Presiden Struktur Organisasi dan…
Pemerintah Perluas Cakupan Program MBG Hingga Kelompok Lansia Dan Difabel
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah berhasil menjangkau puluhan juta masyarakat di seluruh Indonesia, kini program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu akan diperluas cakupannya kepada…