Pemberlakuan KUHP Baru Jadi Momentum Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila dan HAM
Oleh: Muhammad Rizki DarwisPemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang mulai efektif pada awal 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial, Indonesia kini resmi beralih ke sistem…
Prinsip Single Prosecution Jadi Terobosan Efisiensi KUHAP Baru
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembaruan sistem hukum nasional melalui pembahasan dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Salah satu terobosan penting dalam KUHAP baru tersebut adalah penerapan prinsip _single prosecution_ yang menempatkan penanganan…
Pemerintah Perkuat Sosialisasi KUHP Baru Demi Penegakan Hukum Humanis
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat agar implementasinya berjalan selaras dengan prinsip keadilan restoratif…
Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus
Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruang strategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. Sejak Otonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan…
Komitmen Negara Majukan Papua melalui Otonomi Khusus
Oleh: Dominikus Tebay * Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara yang menegaskan kehadiran dan keberpihakan pemerintah pusat dalam membangun Tanah Papua secara berkelanjutan, adil, dan bermartabat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Otsus tidak diposisikan semata sebagai skema transfer…
Penambahan Dana Otsus Papua Percepat Pembangunan dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Jayapura – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menyambut baik rencana penambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disiapkan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Saat ini, alokasi Dana Otsus untuk Provinsi Papua tercatat sebesar Rp10 triliun dengan peluang peningkatan hingga Rp12…
Otonomi Khusus Papua Diperkuat Melalui Akselerasi Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan
BIAK NUMFOR – Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus menunjukkan arah penguatan yang lebih terukur, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pembangunan daerah. Upaya tersebut terlihat dari kunjungan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua,…
Pemulihan Pascabanjir di Aceh Tamiang Berjalan Cepat, Warga Tegaskan Tolak Upaya Provokasi Kelompok GAM
Oleh: Indah Prameswari)* Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan laju ke arah yang lebih baik. Pemerintah pusat dan daerah, serta TNI-Polri bergerak cepat menormalisasi akses,…
Sekolah Kembali Dibuka Pascabanjir Aceh, Masyarakat Minta Isu Separatis Tak Ganggu Proses Pemulihan
Jakarta – Aktivitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, mulai kembali berjalan setelah sempat terhenti hampir dua bulan akibat banjir bandang dan tanah longso. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan negara berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan…
Kolaborasi Relawan dan Pemerintah Perkuat Penanganan Banjir di Sumatra
Oleh: Alexander Royce*) Krisis banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatra pada akhir tahun 2025 telah menjadi salah satu tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hujan ekstrem yang terus mengguyur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu…