Percepatan Listrik Desa dan Peningkatan Lifting Migas untuk Mewujudkan Swasembada Energi
Oleh : Andreas Suroso Dalam upaya mencapai kedaulatan energi, Indonesia kini menjalankan dua inisiatif besar yang saling melengkapi: program listrik desa dan peningkatan lifting migas. Kedua program ini bukan hanya sekadar kebijakan terpisah, tetapi bagian dari strategi nasional untuk menyiapkan…
Pemerintah Terus Dorong Penertiban Tambang Ilegal Secara Terpadu
JAKARTA – Pemerintah mempertegas komitmennya dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal melalui langkah terpadu lintas kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi wujud keseriusan negara dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta memastikan pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33…
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Praktik Pertambangan Ilegal
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan sikap tegas dalam menindak segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan mengancam kelestarian lingkungan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa seluruh langkah penertiban yang dijalankan pemerintah dilakukan secara sah, terukur, dan berkesinambungan. Penegasan…
Presiden Prabowo Perintahkan Penindakan Masif, Tambang Ilegal Diburu hingga Tuntas
Oleh: Alexander Royce*) Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan langkah tegas dalam menertibkan tambang ilegal melalui rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 23 November 2025 lalu. Pemerintah, di bawah kepemimpinannya, memberikan sinyal kuat bahwa sumber…
Pemerintah Tegaskan KUHAP Baru Telah Disusun Secara Objektif dan Transparan
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa penyusunan dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan partisipasi luas dari elemen masyarakat sipil. Penegasan ini hadir di tengah tingginya perhatian publik terhadap reformasi hukum acara pidana…
KUHAP Baru Berikan Kepastian Hukum Perkuat Hak Masyarakat Dalam Mencari Keadilan
JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disambut positif berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) yang menilai KUHAP baru memberikan kepastian hukum yang lebih…
Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia
Oleh: Riki Anggoro Pranata )*Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 November 2025 merupakan tonggak sejarah penting dalam dunia peradilan pidana Indonesia. Dengan sistem pembuktian yang lebih terbuka, perubahan ini…
KUHAP Baru Tingkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum
Oleh: Dhita Karuniawati )*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Setelah melalui proses panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, KUHAP baru hadir sebagai pembaruan yang diharapkan…
Subsidi Rumah Jadi Peluang Ekonomi Lokal dan Lapangan Kerja
Jakarta – Program rumah subsidi terus menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan hunian yang tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa kebijakan rumah subsidi bukan hanya menghadirkan akses hunian…
Program Rumah Subsidi Dorong Pemerataan Akses Hunian Layak
Sumatera Utara – Ketua DPW Sumut Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (PERWIRANUSA), Muhammad Ihsan menegaskan bahwa program rumah subsidi merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses lebih merata terhadap hunian yang layak dan terjangkau.Ia menilai bahwa…