Oleh : Teja Wulan Raditya )*
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memang merupakan sosok pemimpin yang telah terbukti sangat melayani rakyat melalui berbagai macam kebijakan dan langkahnya untuk masyarakat Tanah Air.
Oleh karena itu, hendaknya seluruh warga mampu menghadapi adanya hoaks yang bertebaran di luaran sana yang hanya berisi propaganda karena tidak sesuai berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan, serta bertujuan untuk mendiskreditkan saja.
Terlebih, di era digital seperti sekarang ini, yang mana seluruh hal dan informasi mampu dengan serba sangat cepat tersebar. Terkadang informasi yang tersebar terlalu mudah dan cepat di berbagai platform media sosial itu juga memiliki tantangannya tersendiri karena rawan hoaks.
Terbukti, bahwa memang bukan hanya informasi yang memang riil sesuai dengan fakta saja yang enyebar banyak dan cepat di internet, melainkan isu-isu sebaliknya pula. Berita palsu jelas menjadi sebuah tantangan yang sangat serius, karena juga bisa merusak citra individu, apalagi sosok pemimpin negara.
Sebagai salah satu contohnya yakni sering berseliweran di berbagai media sosial berkaitan dengan hoaks, yang mana menjadikan sasarannya yakni kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan bahkan tidak luput beserta dengan keluarganya.
Untuk itu, dalam menghadapi adnaya fenomena ini, menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk benar-benar mengetahui seperti apa fakta yang memang terjadi di lapangan seluruh rakyat harus mengetahui dan memahami betapa kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode atau 10 tahun menjabat sebagai Kepala Negara, terbukti nyata melayani warga.
Salah satu bukti nyata dari bagaimana upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia, yakni adanya peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.
Kepala Negara menekankan bahwa sangat penting bagi pemerintah untuk terus menjamin adanya kemudahan birokrasi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena sejatinya kehadiran birokrasi tersebut hendaknya harus melayani, bukan justru mempersulit ataua malah memperlambat.
Hal yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan pelayanan publik, yakni pada bagaimana tingkat kepuasan masyarakat, termasuk seperti apa manfaat yang mampu rakyat rasakan secara langsung serta bagaimana kemudahan segala urusan mereka bisa berjalan.
Pemerintah sendiri sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya untuk mampu dengan cepat beradaptasi dengan bagaimana adanya perkembangan jaman yang dinamis seperti sekarang ini.
Upaya tersebut dilakukan dengan menempatkan publik sebagai pusat dari penyelenggaraan layanan, termasuk aspirasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menentukan bagaimana arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik.
Kepala Auditorat III.D Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Poegoeh Yoedo Roesmanto menjelaskan bahwa pemerintah senantiasa meningkatkan kualitas, akuntabilitas, sehingga menjadikan terwujudnya nilai tambah dan manfaat terimplementasi secara nyata dan langsung untuk mengoptimalisasi pelayanan publik.
Sementara itu, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Yanuar Nugroho menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo memang terbukti telah sangat berhasil untuk membangun pelayanan publik yang terintegrasi dan terus memperluas layanan karena masyarakat sendiri dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Sebagai salah satu contoh, yakni adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) hingga ke daerah-daerah yang memungkinkan warga bisa mengurus semua dokumen, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian, dari dokumen kerja untuk menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) sekalipun sampai mereka purna.
Keberadaan MPP tersebut sudah tersedia di banyak daerah dengan layanan yang mencapai ratusan jenis dan pemerintah akan terus meningkatkannya. Hal tersebut jelas merupakan sebuah solusi konkret karena selama berpuluh-puluh tahun masyarakat mendapati persoalan lambatnya pelayanan publik, sehingga berakibat pada munculnya persepsi bahwa mendapatkan layanan publik itu harus mengeluarkan biaya.
Langkah dan kebijakan dari pemerintahan, terlebih semenjak era kepemimpinan Presiden Jokowi, mewujudkan pemberantasan korupsi, utamanya di sektor pelayanan masyarakat semakin menunjukkan titik terangnya.
Sejauh ini, upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Sehingga sebagai wujud nyata dari pencegahan korupsi untuk memaksimalkan pelayanan rakyat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat publik rasakan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah membuktikan dengan sangat nyata bagaimana kepemimpinannya yang melayani seluruh rakyat di Indonesia dengan berbagai macam program yang mampu warga rasakan secara langsung manfaatnya.
Meski banyak bertebaran di media sosial dan berbagai platform lainnya mengenai isu dan narasi yang provokatif serta hoaks, hal tersebut jelas merupakan sebuah tantangan nyata yang perlu disikapi dan dihadapi bersama.
Jangan sampai justru tantangan dari hoaks serta upaya untuk mendiskreditkan bagaimana kinerja nyata Presiden Jokowi yang sangat berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya itu justru menjadi kabur, padahal dedikasinya sebagai seorang Kepala Negara sangat besar terhadap bangsa dan negara ini.
Mari bersama-sama menghadapi penyebaran hoaks di dunia digital dengan jauh lebih bijak serta tetap mendukung penuh bagaimana upaya pembangunan yang pemerintah upayakan dan menjaga keutuhan serta persatuan bangsa Indonesia.
)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik Indo Gala Media
