Oleh: Ardiansyah Gunawan
Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu momen paling dinanti di seluruh pelosok Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah ini akan menentukan pemimpin di berbagai wilayah, yang diharapkan mampu membawa perubahan serta kemajuan bagi daerah masing-masing.

Namun, di balik semarak pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, potensi gesekan sosial kerap muncul, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki rivalitas politik yang tinggi. Untuk itu, peran aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas selama proses Pilkada sangatlah krusial.

Aparat keamanan, dalam hal ini Polri dan TNI, telah mengambil berbagai langkah preventif guna memastikan situasi tetap kondusif sepanjang kontestasi politik tingkat daerah berlangsung.

Salah satu strategi utama yang diimplementasikan adalah “cooling system,” sebuah pendekatan yang bertujuan untuk meredam potensi konflik dan mencegah ketegangan di masyarakat. Cooling system ini menjadi upaya proaktif aparat keamanan untuk menjaga agar perbedaan politik tidak berubah menjadi konflik sosial yang merugikan banyak pihak.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya strategi ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional selama Pemilihan Kepala Daerah. Dengan cooling system, aparat keamanan dapat mendeteksi potensi konflik sejak dini dan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mencegah eskalasi.

Salah satu bentuk nyata dari strategi ini adalah pengawasan ketat terhadap aktivitas kampanye, pengelolaan informasi yang beredar di media sosial, serta peningkatan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk bersama-sama menjaga perdamaian.

Aparat keamanan juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi konflik tinggi. Daerah-daerah ini biasanya memiliki sejarah persaingan politik yang kuat atau tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi, yang sering kali memicu benturan di antara pendukung calon.

Dalam hal ini, cooling system bertujuan untuk meredakan suhu politik dan memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan damai dan tertib. Pengamanan diperketat di tempat-tempat yang rawan, dan aparat terus melakukan patroli serta dialog dengan masyarakat untuk meredakan ketegangan.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyoroti pentingnya peran aparat keamanan yang tidak hanya sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi fasilitator dalam menciptakan komunikasi yang sehat di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan politik.

Dedi Prasetyo menegaskan bahwa aparat keamanan harus selalu berada di posisi netral, menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme mereka. Dengan bersikap netral, aparat keamanan dapat mencegah munculnya persepsi negatif yang dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan informasi menjadi salah satu kunci keberhasilan cooling system. Di era digital ini, penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks sangat cepat terjadi, terutama di media sosial.

Disinformasi dan kampanye hitam kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanaskan situasi politik, memprovokasi kelompok masyarakat, serta memicu ketegangan yang tidak perlu.

Oleh karena itu, aparat keamanan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dewan Pers, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik terverifikasi dan tidak memicu konflik.

Anggota Dewan Pers, Totok Suyanto juga menyoroti peran penting media dalam menjaga suhu politik agar tetap kondusif selama Pilkada berlangsung. Media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang berimbang, akurat, dan tidak provokatif.

Dengan demikian, media dapat berfungsi sebagai penyeimbang yang mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga perdamaian selama proses Pemilihan Kepala Daerah. Disinformasi harus dilawan dengan informasi yang valid, dan ini memerlukan kolaborasi erat antara media, aparat keamanan, dan masyarakat.

Lebih jauh lagi, cooling system juga melibatkan peran aktif masyarakat. Aparat keamanan tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan suasana yang kondusif. Oleh karena itu, mereka terus mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan di lingkungannya, menghindari provokasi, serta melaporkan aktivitas yang mencurigakan sangatlah penting dalam memastikan Pilkada berjalan dengan aman.

Pelaksanaan cooling system juga dilakukan dengan pendekatan humanis. Aparat keamanan mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif dalam berinteraksi dengan masyarakat. Langkah-langkah ini terbukti efektif dalam mencegah terjadinya bentrokan fisik antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan politik.

Pendekatan humanis ini memperlihatkan bahwa aparat keamanan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga perdamaian yang peduli terhadap stabilitas sosial di daerah-daerah yang sedang melaksanakan Pilkada.

Selain menjaga situasi di lapangan, cooling system juga mengawasi ketat jalannya kampanye di dunia maya. Aktivitas di media sosial yang sering kali sulit terpantau dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Polri dan tim siber bekerja sama untuk memantau konten-konten yang berpotensi memicu keributan di masyarakat. Langkah ini penting untuk mencegah penyebaran konten yang menghasut atau memprovokasi yang dapat mengganggu jalannya proses politik.

Tantangan terbesar dalam menjaga Pilkada tetap kondusif adalah memastikan bahwa setiap pihak, baik calon pemimpin maupun pendukungnya, memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan suasana damai. Cooling system menjadi instrumen penting dalam mengantisipasi potensi konflik ini.

Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kerjasama semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya sinergi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat, potensi kericuhan dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan mendukung penuh upaya cooling system yang dilakukan oleh aparat keamanan, stabilitas sosial selama Pilkada Serentak 2024 diharapkan tetap terjaga. Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang berarti, serta menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih melalui proses yang jujur, adil, dan damai.

Stabilitas yang terjaga selama Pilkada tidak hanya akan berdampak pada kelancaran proses politik, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah pasca-Pilkada. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat perlu memberikan dukungan penuh terhadap upaya aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama kontestasi politik tingkat daerah ini.

)* Penulis merupakan Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies