Jakarta — Capaian swasembada beras nasional dalam setahun terakhir menjadi sinyal positif bagi arah ketahanan pangan Indonesia. Di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim, kemampuan menjaga produksi dan cadangan pangan dinilai menunjukkan fondasi sistem pangan nasional yang semakin kokoh.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa.

“Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—dan hingga kini tetap berada dalam posisi aman,” ujar Presiden dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 beberapa waktu lalu.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,71 juta ton, meningkat dari 30,62 juta ton pada 2024 yang terdampak El Nino. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa kebijakan penguatan produksi dan stabilitas pasokan berjalan efektif.

Peneliti Yayasan Kekal Berdikari, Jan Prince Permata, menilai capaian tersebut memiliki makna strategis yang lebih luas.

“Tidak ada negara yang benar-benar berdaulat tanpa kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut martabat bangsa, stabilitas sosial, dan masa depan pembangunan. Karena itu, swasembada pangan bukan hanya target produksi, tetapi agenda strategis yang menentukan arah keberlanjutan sebuah negara,” ujarnya.

Menurut Jan, pembahasan swasembada memang perlu melihat nasib petani sebagai aktor utama produksi pangan. Namun ia juga menekankan bahwa peningkatan produksi yang konsisten merupakan pijakan awal yang penting.

“Ketika kebijakan pangan dibicarakan, pada dasarnya yang dipertaruhkan bukan hanya angka produksi, tetapi juga keberlanjutan kehidupan jutaan keluarga petani,” katanya.

Secara makro, kinerja ekonomi nasional menunjukkan daya tahan yang solid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,11 persen (yoy), dengan sektor pertanian tumbuh 5,03 persen dan menjadi salah satu penopang stabilitas harga.

Angka Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 juga berada di atas 115, mencerminkan kondisi yang relatif positif. Meski tantangan biaya produksi dan fluktuasi harga tetap ada, tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan posisi tawar petani dibandingkan periode sebelumnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai keberlanjutan perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas berbasis inovasi.

“Sekitar 60 persen keberhasilan budidaya ditentukan oleh benih yang baik,” katanya, seraya mendorong penguatan riset dan pengembangan perbenihan nasional.

Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah menjalankan strategi deregulasi dan transformasi pertanian menuju sistem modern berbasis mekanisasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” yang menunjukkan efektivitas kebijakan ini di lapangan.

Rencana perluasan fokus swasembada ke komoditas lain seperti kedelai, bawang putih, bawang merah, dan gula juga menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif. Diversifikasi ini dinilai dapat memperkuat stabilitas harga sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan (komoditas), yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (komoditas) ini pun belum swasembada, tapi stoknya banyak,” kata Amran.

Adapun komoditas pangan yang telah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sementara itu, tiga komoditas lainnya yang saat ini belum mencapai swasembada meliputi bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, dan gula industri.