Oleh: Rebecca Marian )*
Papua, dengan kekayaan alamnya dan keindahan budayanya, telah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bagian integral dari Indonesia yang penuh dengan keberagaman, Papua memainkan peran sentral dalam memperkuat kesatuan dan kebhinnekaan bangsa.
Dalam dekade terakhir, upaya untuk memastikan bahwa Papua tidak hanya sekadar bagian dari peta Indonesia, tetapi juga menjadi pusat pembangunan dan inklusi sosial, telah menjadi fokus utama pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejak awal masa kepemimpinannya, Kepala Negara menempatkan Papua sebagai prioritas nasional dalam hal pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. Dengan pemahaman mendalam akan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Papua, Jokowi telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan wilayah tersebut lebih dekat dengan pusat kekuasaan, tanpa mengabaikan karakteristik budaya dan identitas lokal.
Salah satu keberhasilan terbesar di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Proyek Trans Papua, yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di provinsi tersebut, telah membuka akses yang sebelumnya sulit dijangkau.
Jalan-jalan yang dibangun memungkinkan transportasi dan logistik lebih lancar, mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempermudah distribusi kebutuhan pokok. Hal ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua, tetapi juga mengurangi isolasi yang sering dirasakan oleh masyarakat setempat.
Di samping itu, program elektrifikasi di Papua juga menunjukkan komitmen pria kelahiran Kota Surakarta itu dalam menciptakan kesetaraan. Pembangunan pembangkit listrik dan distribusi jaringan listrik ke desa-desa terpencil menjadi simbol kehadiran negara di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau. Keberhasilan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional secara lebih aktif.
Bukan hanya Presiden Jokowi, namun Wapres RI, K.H. Ma’ruf Amin juga memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk terus mendukung dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa pedoman pemerintah dalam pembangunan Papua, sebagaimana melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023, kemudian RIPPP 2022-2041 yang di dalamnya mengusung visi terwujudnya Papua yang mandiri, adil dan sejahtera.
Ketiga visi itu, pemerintah upayakan dengan menjalankan misi yakni Papua sehat, cerdas dan produktif. Dalam upaya pembangunan tersebut, adanya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan hingga penganggaran menjadi sangat penting.
Selain dari sisi pembangunan fisik, Presiden Jokowi juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia di Papua. Melalui program pendidikan yang lebih inklusif, beasiswa afirmatif, dan pengembangan universitas lokal, generasi muda Papua kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan daerah mereka.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa Papua tidak hanya dilihat sebagai wilayah yang membutuhkan bantuan, tetapi sebagai bagian yang berdaya dan berkontribusi besar bagi kemajuan Indonesia.
Gencarnya pembangunan SDM Papua bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat OAP. Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Agus Sudrajat menjelaskan bahwa pihaknya memiliki langkah strategis untuk mengatasi masalah kompleks terkait pelayanan publik di Bumi Cenderawasih, yakni dengan peningkatan kompetensi ASN.
Dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi juga berhasil menciptakan dialog yang lebih terbuka antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Pendekatan humanis yang diterapkan berhasil meredam ketegangan di beberapa wilayah, dengan fokus pada penyelesaian masalah melalui jalur diplomasi dan pembangunan, bukan militerisasi.
Hal ini sejalan dengan visi pria kelahiran tahun 1961 tersebut untuk menciptakan Indonesia yang damai, di mana perbedaan suku, budaya, dan agama tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan.
Keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi juga terlihat dalam upayanya memperkenalkan otonomi khusus yang lebih dinamis bagi Papua. Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus yang disahkan pada masa kepemimpinannya memberikan wewenang lebih besar bagi pemerintah daerah Papua untuk mengelola anggaran dan kebijakan sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas bagi Papua untuk mengatur pembangunan sesuai kebutuhan lokal, sambil tetap menjaga kesatuan dalam bingkai NKRI.
Papua, sebagai bagian dari Indonesia, tidak hanya memiliki nilai strategis, tetapi juga kunci dalam meneguhkan kebhinnekaan Indonesia. Dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan global, kehadiran Papua dalam NKRI menjadi simbol bahwa Indonesia, dengan segala keberagamannya, tetap teguh dalam menjaga kesatuan.
Dalam dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi berhasil meletakkan fondasi yang kokoh untuk memastikan bahwa Papua terus maju seiring dengan provinsi-provinsi lainnya, sambil tetap menghargai budaya dan identitas yang unik dari masyarakat Papua.
Dengan segala tantangan yang telah dihadapi dan berbagai kemajuan yang telah dicapai, Papua kini berdiri sebagai salah satu tonggak utama dalam menjaga kedaulatan dan kebhinnekaan Indonesia.
Keberhasilan kepemimpinan Kepala Negara dalam memajukan Papua tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik dan sosial, tetapi juga memperkuat persatuan bangsa. Papua bukan sekadar wilayah, tetapi juga menjadi simbol kekuatan NKRI dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
*) Mahasiswa Universitas Papua (Unipa)
