Moratorium SPPG dan Komitmen Menjaga Keberlanjutan Program Gizi Nasional
Oleh : Antonius Utomo Keputusan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberlakukan moratorium pembangunan dan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang berpotensi memperlambat perluasan…
Moratorium SPPG Baru MBG Dilakukan untuk Penataan Tata Kelola Program
Jakarta Pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penataan tata kelola pelaksanaan program. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh aspek operasional, administrasi, pengawasan, dan standar pelayanan…
Program MBG Tetap Berjalan, Moratorium SPPG Baru Fokus pada Pembenahan
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan sesuai rencana di tengah moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Penundaan sementara ini diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki waktu untuk memperkuat…
Perdagangan Karbon dan Jalan Baru Ekonomi Hijau Indonesia
*) Oleh: Bayu Nugraha Perubahan iklim kini menjadi perhatian strategis yang mendorong negara-negara di dunia memperkuat pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, agenda tersebut berjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memenuhi komitmen penurunan emisi. Dalam…
Perdagangan Karbon sebagai Instrumen Daya Saing Industri Nasional
Oleh: Bara Winatha*) Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen strategis yang mulai dikembangkan pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi hijau sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Melalui mekanisme nilai ekonomi karbon, sektor kehutanan tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber daya yang…
Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional
Jakarta Pemerintah memperkuat perdagangan karbon sebagai motor penggerak ekonomi hijau di sektor kehutanan. Kebijakan ini mengubah wajah sektor kehutanan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada pemanfaatan hasil hutan, kini menjadi pilar investasi berkelanjutan yang mendukung penuh upaya restorasi lingkungan…
Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia
Jakarta Pemerintah terus memperkuat implementasi perdagangan karbon sebagai salah satu pilar utama transformasi ekonomi hijau nasional. Melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), penguatan perdagangan karbon sektor kehutanan, serta penyempurnaan tata kelola yang berstandar internasional, Indonesia menegaskan komitmennya membangun…
Regulasi Anti Spionase Asing untuk Memperkuat Ketahanan Nasional
Oleh : Aditya Rahman )* Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara negara menjalankan pemerintahan, mengelola ekonomi, dan melindungi kepentingan strategis. Di sisi lain, digitalisasi juga memperluas ruang bagi aktivitas SPIONASE ASING, mulai dari pencurian data, penyusupan ke sistem informasi, hingga…
Menutup Celah Spionase Asing dengan Penguatan Regulasi sebagai Fondasi Ketahanan Nasional
Oleh: Felisa Adnan *) Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara negara membangun kekuatan, menjalankan pemerintahan, sekaligus menghadapi ancaman. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer, diplomasi, atau ekonomi, tetapi juga melalui penguasaan data, penyusupan sistem, pencurian teknologi, dan…
Akademisi UI: Indonesia Perlu Ada Regulasi Atasi Ancaman Spionase dan Siber
Jakarta – Akademisi UI Stanislaus Riyanta mengatakan Indonesia saat ini memerlukan regulasi untuk mengatasi ancaman spionase asing dan siber. Hal itu menyusul semakin intensnya serangan siber ke Indonesia yang ditengarai adanya spionase asing. Hal tersebut diungkapkan Akademisi UI yang juga…