Transparansi Pembahasan RUU Perampasan Aset Perkuat Legitimasi Publik
Oleh Rahmawati Kusuma )* Pemberantasan korupsi selalu menjadi agenda penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Berbagai instrumen hukum telah dibangun untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari penguatan lembaga penegak hukum hingga peningkatan sanksi pidana. Namun, hasil kejahatan…
RUU Perampasan Aset Menjawab Tantangan Hukum dari Pusat hingga Daerah
*) Oleh : Gavin Asadit Tantangan penegakan hukum di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbedaan karakteristik wilayah, pola kejahatan, serta upaya penyembunyian…
RUU Perampasan Aset Dipastikan Dibahas Terbuka dan Libatkan Publik
JAKARTA Pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahap penting dengan komitmen DPR RI untuk mengedepankan proses yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus menjaga kepastian hukum serta perlindungan hak…
Aspirasi Daerah Diserap, Matangkan RUU Perampasan Aset
Jakarta- Pemerintah bersama DPR terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui pendekatan yang mengedepankan partisipasi publik dan penyerapan aspirasi dari berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem hukum nasional dalam menghadapi tindak pidana, khususnya kejahatan…
JKP, Pelatihan, dan Lowongan Kerja Jadi Jaring Pengaman Korban PHK
Oleh: Zhafran Goldwin)* Perubahan dinamika ekonomi global dan transformasi industri membuat dunia kerja terus beradaptasi. Di tengah kondisi tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan di sejumlah sektor. Karena itu, pemerintah memperkuat sistem perlindungan pekerja melalui integrasi Jaminan Kehilangan…
Mitigasi PHK Lewat Verifikasi, Mediasi, dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan serius bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Perlambatan ekonomi global, perubahan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, hingga restrukturisasi perusahaan membuat sebagian pelaku usaha melakukan efisiensi yang berdampak pada tenaga kerja….
Mitigasi PHK Diperkuat, Pemerintah Siapkan Klarifikasi dan Mediasi Perusahaan
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui penguatan sistem pemantauan, klarifikasi terhadap perusahaan, serta mekanisme mediasi untuk mencegah terjadinya PHK yang tidak dapat dihindari. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengoptimalkan peran Satuan Tugas…
Pemerintah Perkuat Pengawasan Daerah dan Pusat untuk Cegah PHK Berlarut
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mencegah persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan perlindungan hak pekerja…
Ketahanan Pangan Bukan Wacana: Stok, Irigasi, dan Distribusi Bergerak Serentak
Oleh: Alifian Gibran Putra*) Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan nasional. Di tengah ketidakpastian global akibat perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga dinamika geopolitik internasional, kemampuan suatu negara menjaga ketersediaan pangan menjadi indikator penting kekuatan nasional….
Ketahanan Pangan Diperkuat Lewat Pompanisasi dan Kerja Sama Antardaerah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat berbagai strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian. Program pompanisasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan lahan sawah tetap memperoleh pasokan air sehingga target swasembada pangan…