Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Harga BBM Subsidi Terus Berlanjut
Oleh: Thamrin WidjayaKomitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi patut mendapat perhatian publik karena kebijakan ini berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, langkah pemerintah mempertahankan harga…
Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik
Oleh: Rahmat MahesaMasyarakat patut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui keputusan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG subsidi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta fluktuasi harga minyak dunia, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk…
Pemerintah Tegaskan Tata Kelola SDA Tak Ganggu Operasional Tambang yang Sudah Berjalan
Jakarta – Pemerintah memastikan penguatan tata kelola sumber daya alam (SDA) yang tengah dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan tambang yang telah berjalan. Langkah tersebut justru diarahkan untuk meningkatkan kepastian usaha, memperkuat pengawasan, serta menjaga keberlanjutan investasi di sektor…
Pemerintah Tekan Kebocoran Negara via Tata Kelola SDA
Jakarta – Pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah menekan kebocoran penerimaan negara. Kebijakan ini difokuskan untuk memberantas praktik ekspor ilegal, under invoicing, dan pelaporan transaksi di bawah harga…
Reformasi Tata Kelola SDA Tegas dan Tetap Ramah Dunia Usaha
Oleh: Rachma Aulia )* Pemerintah terus memperkuat reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari strategi besar untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara…
Tata Kelola SDA Baru dan Jalan Kedaulatan Ekonomi Nasional
*) Oleh: Dewi Kartika Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam melalui penerbitan tiga regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor komoditas strategis. Kebijakan ini menandai keseriusan pemerintah dalam membangun sistem…
Pemerintah Respons Isu Reformasi Jilid II dengan Penguatan Koordinasi Perbaikan Ekonomi Nasional
JAKARTA Pemerintah menegaskan bahwa berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi perekonomian nasional akan menjadi perhatian dalam proses penyusunan kebijakan. Menanggapi isu Reformasi Jilid II yang mengemuka dalam sejumlah aksi mahasiswa, pemerintah memilih fokus pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga…
Tolak Reformasi Jilid II, Kedepankan Gotong Royong dan Jaga Persatuan
Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan semua elemen masyarakat harus mengedepankan bergotong royong dan menjaga persatuan bangsa sehingga tidak perlu ada tuntutan reformasi jilid II. Berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai…
Reformasi Jilid II Tidak Relevan, Indonesia Dinilai Masih Jauh dari Krisis 1998
Jakarta Wacana yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid II dinilai tidak relevan karena tidak memiliki dasar kuat. Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menegaskan, kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda…
Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Tak Relevan, Perubahan Harus Dikawal Secara Konstitusional
JAKARTA Wacana mengenai Reformasi Jilid II dinilai tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sejumlah elemen masyarakat menilai aspirasi dan kritik terhadap pemerintah tetap perlu disampaikan secara terbuka, namun harus berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Wakil Ketua Suara…