Pemerintah Pastikan Tak Ada Pasal Anti-Kritik dalam KUHAP dan KUHP
Oleh: Amanda Nastiti )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memunculkan berbagai diskursus di ruang publik, terutama di media sosial. Salah satu isu yang paling sering…
Pemerintah Pastikan KUHAP dan KUHP Tidak Bertentangan dengan HAM
Oleh: Dendy Kusuma )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah memastikan bahwa kedua regulasi tersebut tidak hanya selaras dengan prinsip…
Pemerintah Pastikan Pemulihan Aceh Tak Dimanfaatkan Kelompok Separatis
Oleh: Rian Heryansyah )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor berjalan optimal serta tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki agenda separatis. Fokus utama diarahkan pada percepatan rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan pemulihan aktivitas…
Presiden Prabowo Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penanganan Bencana Sumatra
Oleh: Maulana Zikra )* Penanganan bencana bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga tentang keseriusan negara hadir di saat rakyat membutuhkan, dan di sinilah kita diajak melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong sinergi pusat dan daerah agar pemulihan di Sumatra…
Respons Cepat Presiden Prabowo, Penanganan Bencana Sumatra Dilakukan Secara Sistematis
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif guna memastikan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak. Presiden Prabowo…
Pemerintah Optimalkan Pemulihan Aceh Pasca Bencana, Waspadai Gerakan Separatis
Aceh – Pemerintah pusat mengoptimalkan pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, dengan menetapkan Aceh Tamiang sebagai prioritas utama. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai dampak bencana di daerah tersebut paling parah dibandingkan wilayah terdampak lainnya….
Capaian Rumah Subsidi 2025 Tegaskan Komitmen Negara untuk Rakyat
Oleh: Haikal Putra )* Capaian program rumah subsidi sepanjang 2025 menegaskan arah kebijakan pemerintah yang secara konsisten berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah tantangan backlog perumahan nasional yang masih besar, pemerintah menunjukkan keseriusan melalui peningkatan kuota, penyederhanaan…
Era Prabowo–Gibran, Akses Rumah Layak Makin Terbuka Sepanjang 2025
Oleh: Nina Kumala Sari )* Tahun 2025 menjadi fase penting dalam perjalanan kebijakan perumahan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak semakin terbuka lebar. Pemerintah tidak hanya…
Program 3 Juta Rumah Dongkrak Pertumbuhan Perumahan Rakyat Sepanjang 2025
Jakarta – Sektor perumahan rakyat mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025 seiring konsistensi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat. Program 3 Juta Rumah menjadi motor penggerak utama yang tidak hanya…
Sepanjang 2025 Pemerintah Percepat Rumah Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta – Pemerintah mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2025 sebagai upaya menjawab besarnya tantangan pemenuhan kebutuhan hunian nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 29 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki…