JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global sepanjang 2026. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa APBN terus menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo mengatakan kondisi global masih menghadapi tekanan, mulai dari kenaikan harga energi akibat perang, tingginya suku bunga, tekanan nilai tukar hingga ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Kendati demikian, tekanan eksternal tersebut belum menggoyahkan ketahanan ekonomi nasional.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Presiden Prabowo, ketahanan ekonomi juga terlihat dari inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang masih kuat. Kondisi tersebut turut ditopang kinerja APBN yang menunjukkan pertumbuhan positif pada sisi pendapatan maupun belanja negara.

Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tumbuh 18,2 persen. Belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian.

“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga, hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto,” jelas Presiden Prabowo Subianto.

Kinerja tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha. Dalam talkshow di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Drajad Wibowo, Ekonom Indef, menilai penyampaian pemerintah mengenai RAPBN 2027 dapat membantu membangun kembali keyakinan dunia usaha terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Inti dari penyampaian nota ini untuk membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” ujar Drajad Wibowo.

Drajad menilai penguatan kelas menengah juga perlu menjadi perhatian melalui kemudahan berusaha, akses permodalan, kepastian kebijakan, dan dukungan terhadap inovasi. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas ruang pertumbuhan sektor usaha sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai APBN dapat menjadi katalis untuk mendorong investasi swasta dan memperkuat sektor riil. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

“Saya berharap pertumbuhan ekonomi maksimal di 5,8 persen, itupun effort-nya pasti luar biasa. APBN jadi katalis investasi swasta itu akan bisa kita dorong sehingga pertumbuhan tercapai,” tegas Said Abdullah.

Dengan arah kebijakan tersebut, APBN 2027 diproyeksikan tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat daya beli, investasi, dan aktivitas ekonomi. Perpaduan antara belanja produktif dan disiplin fiskal menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global. (*)