Oleh: Isak Wambai

Dukungan penuh dari masyarakat terhadap aparat keamanan sangat diperlukan untuk menindak tegas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin sering melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini telah meresahkan warga setempat dan menciptakan suasana ketakutan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk berada di belakang aparat keamanan, mendorong mereka mengambil tindakan tegas agar situasi dapat kembali kondusif dan warga sipil dapat hidup dengan tenang tanpa ancaman dari kelompok tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh OPM bukan lagi sekadar pemberontakan politik, tetapi sudah masuk dalam kategori pelanggaran serius terhadap HAM.

Kasus terbaru yang mempertegas perlunya tindakan tegas ini adalah penyanderaan dan pembunuhan pilot asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, oleh OPM di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Glen, yang bekerja untuk PT Intan Angkasa Air Service, ditembak mati ketika menjalankan tugasnya sebagai pilot helikopter.

Insiden tragis ini menjadi sorotan internasional dan memperkuat citra OPM sebagai kelompok yang tak lagi peduli pada nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan semacam ini jelas mengancam keamanan nasional dan merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain.

Di tengah suasana yang semakin memanas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI turut mengecam tindakan brutal OPM. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan bahwa serangan terhadap warga sipil dan pekerja asing di Papua merupakan langkah mundur bagi upaya perdamaian yang selama ini diusahakan.

Selain itu, Komnas HAM menegaskan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban serta keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya tindakan tegas dari aparat keamanan, OPM akan terus melancarkan aksi-aksi kekerasan yang semakin memperburuk situasi di Papua.

Satu peristiwa yang menambah panjang daftar kejahatan OPM adalah penembakan terhadap tenaga kesehatan bernama Maya, yang menjadi penumpang helikopter yang dipiloti oleh Glen. Maya menceritakan betapa mengerikannya saat helikopter mereka mendarat di Distrik Alama, Kabupaten Mimika.

Ketika tembakan pertama terdengar, Maya bersama penumpang lainnya langsung melarikan diri. Namun, meskipun berhasil selamat, trauma mendalam tertanam dalam dirinya. Insiden ini menjadi bukti bahwa OPM tidak segan-segan menyerang siapa saja yang berada di wilayah mereka, tanpa pandang bulu, bahkan terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan misi kemanusiaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, aksi kekerasan OPM kian meningkat. Tidak hanya menyerang aparat keamanan, tetapi mereka juga mulai menyasar warga sipil dan pekerja asing. Tindakan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata.

Jika tidak ada upaya penegakan hukum yang tegas, situasi di Papua akan semakin sulit dikendalikan. Selain itu, tindakan brutal OPM juga mengganggu proses pembangunan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Setiap insiden kekerasan hanya akan memperlambat langkah menuju kemajuan dan perdamaian yang selama ini didambakan.

OPM, yang mengklaim memperjuangkan kemerdekaan Papua, seharusnya menggunakan jalur diplomasi dan dialog damai untuk mencapai tujuannya, bukan dengan kekerasan. Namun, ketika kelompok ini terus melakukan aksi teror yang mengancam nyawa warga sipil, tindakan tegas dari aparat keamanan menjadi satu-satunya solusi yang dapat diterima.

Negara tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok separatis yang hanya menebarkan ketakutan di tengah masyarakat. Aparat keamanan perlu bertindak cepat dan tepat untuk mengendalikan situasi, sekaligus menjaga citra Papua di mata dunia internasional.

Dalam konteks internasional, tindakan OPM yang menyerang warga negara asing seperti Glen Malcolm Conning telah merusak reputasi Papua sebagai wilayah yang aman dan stabil. Dunia internasional pasti melihat tindakan ini sebagai ancaman terhadap keamanan global.

Oleh karena itu, Indonesia perlu menunjukkan sikap tegas dalam menangani masalah ini, sekaligus menjamin bahwa tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap dipandang sebagai negara yang mampu menjaga kedaulatan dan melindungi warga negaranya serta warga asing yang berada di wilayahnya.

Tidak hanya itu, dukungan dari masyarakat Papua sendiri juga sangat penting dalam menyelesaikan konflik ini. Masyarakat perlu menyadari bahwa tindakan kekerasan OPM hanya akan memperburuk kondisi di daerah mereka.

Partisipasi aktif masyarakat dalam membantu aparat keamanan, baik melalui pelaporan informasi maupun menjaga keamanan lingkungan, akan sangat berpengaruh dalam meredam aksi-aksi separatis ini. Dengan bekerja sama, masyarakat dan aparat keamanan bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi semua pihak.

Sementara itu, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan warga Papua, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Keberhasilan penegakan hukum tidak akan berarti banyak jika masyarakat setempat masih merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses yang layak terhadap layanan dasar.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan kelompok separatis perlu diimbangi dengan pembangunan yang merata dan adil di seluruh wilayah Papua. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, mereka akan lebih mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan.

Dengan kerja sama yang baik antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan situasi di Papua dapat segera pulih dan tercipta perdamaian yang berkelanjutan. Dukungan penuh dari masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut, dan setiap langkah yang diambil harus selalu mengedepankan keadilan serta kesejahteraan bagi semua pihak.

*) Mahasiswa Hukum Universitas Papua (Unipa)