Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih dikembangkan untuk memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan desa. Koperasi ini dirancang menjadi simpul layanan warga melalui toko sembako, unit simpan pinjam, klinik, apotek, dan gudang pendingin.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disiapkan sebagai penyerap hasil komoditas, penyalur subsidi, simpul logistik, serta pendukung program Makan Bergizi Gratis.

“Sekarang sudah berjalan dengan baik. Sekarang ya, penempatan manajer-manajer sudah,” ujar Zulhas.

Zulhas menyebut sekitar 28 ribu koperasi telah dipersiapkan untuk dikelola oleh manajer profesional.

“Ya, 28 ribuan,” ucap Zulhas.

Sementara itu, Kementerian Koperasi mencatat lebih dari 85 persen dari 28.620 calon manajer telah menyatakan bersedia ditempatkan per 28 September 2026. Menurut jadwal yang disampaikan Kemenkop pada September, calon manajer yang telah menyelesaikan proses konfirmasi dijadwalkan mulai bertugas pada Oktober 2026.

Penyiapan manajer menjadi bagian dari penguatan pengelolaan koperasi. Pemerintah mengembangkan layanan Kopdes agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi di desa.

Terkait hal itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pengembangan Kopdes berjalan bersama upaya mendorong desa mandiri menjadi desa industri. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas kegiatan ekonomi sesuai potensi daerah.

“Desa mandiri kita naikkan menjadi desa industri. Jadi akan terjadi ada circle ekonomi yang lebih tinggi lagi,” ujar Yandri.

Menurut Yandri, Kopdes juga dirancang menyediakan akses pinjaman berbunga rendah dari bank Himbara bagi warga yang membutuhkan pembiayaan.

“Maka akan hadir nanti di Kopdes itu pinjaman yang dari Bank Himbara dengan bunga rendah. Nah itu kan solusi,” katanya.

Selain pembiayaan, pupuk dan LPG bersubsidi direncanakan menjadi bagian dari layanan Kopdes. Yandri mengatakan koperasi tersebut akan membantu penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat yang berhak.

“Kopdes akan menjadi alat pemerintah untuk memastikan bahwa barang-barang bersubsidi ini benar-benar dinikmati oleh rakyat yang benar-benar harus mendapatkan subsidi,” ucapnya.

Yandri menyampaikan Kopdes akan menjadi aset desa, dengan manfaat usaha yang diarahkan bagi masyarakat setempat.***