Oleh: Arsenio Bagas Pamungkas

Pesta demokrasi tingkat daerah, Pilkada Serentak 2024, sebentar lagi akan digelar. Momentum ini menjadi salah satu momen krusial bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk memilih pemimpin daerah yang akan membawa perubahan selama beberapa tahun ke depan.

Namun, di balik semangat berdemokrasi ini, ancaman perpecahan sosial selalu mengintai jika proses politik tidak dikelola dengan baik. Perbedaan dukungan politik sering kali memicu benturan antarkelompok masyarakat yang dapat mengganggu kedamaian dan kerukunan sosial.

Penting untuk memastikan integrasi dan kebersamaan tetap terjaga sepanjang proses Pemilihan Kepala Daerah ini berlangsung. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menekankan bahwa Pilkada bukan hanya ajang memilih pemimpin, tetapi juga momen penting untuk memperkuat kebersamaan di antara warga negara.

Masyarakat diharapkan dapat menjadikan kontestasi politik tingkat daerah sebagai ajang diskusi yang sehat, bukan arena perselisihan. Dukungan terhadap calon pemimpin seharusnya tidak sampai mengorbankan hubungan harmonis di antara sesama warga.

Dalam proses politik, perbedaan pandangan sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan merupakan bagian esensial dari demokrasi. Namun, yang perlu dihindari adalah membiarkan perbedaan tersebut berkembang menjadi benturan yang mengarah pada konflik sosial.

Ketika masyarakat terpecah karena perbedaan pilihan politik, dampaknya akan jauh lebih luas dan berpotensi menghambat proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, integrasi sosial harus menjadi prioritas utama selama periode Pilkada berlangsung.

Masyarakat di seluruh daerah Indonesia dihadapkan pada tugas besar untuk tetap menjaga kohesi sosial. Menurut Anggota KPU RI, August Mellaz, partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada harus diiringi dengan sikap dewasa dalam menghadapi berbagai perbedaan.

Mellaz menekankan bahwa pemilih yang cerdas adalah mereka yang mampu memisahkan antara aspirasi politik dengan kehidupan sosial. Masyarakat harus mampu menghindari segala bentuk provokasi, baik dari kampanye hitam maupun informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di era digital seperti sekarang.

Teknologi informasi memang memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi politik, namun sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam bentuk disinformasi yang berpotensi memicu konflik di masyarakat.

Kampanye hitam dan berita bohong kerap muncul menjelang Pilkada dan menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang mudah terpengaruh. Untuk menghindari benturan, masyarakat perlu lebih bijak dan cerdas dalam menyaring informasi yang beredar. Pemilih yang cerdas akan mampu menilai calon pemimpin berdasarkan fakta dan program kerja, bukan sekadar narasi negatif yang dilemparkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil sebagai salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial. Pilkada yang bersih dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, sehingga mencegah munculnya potensi konflik.

Afifuddin menyatakan bahwa KPU akan bekerja keras untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan baik, namun keberhasilan pesta demokrasi ini tetap membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan.

Menghadapi Pilkada Serentak 2024, masyarakat harus semakin waspada terhadap segala bentuk provokasi politik yang bisa memecah belah. Sudah menjadi tugas semua pihak untuk menghindari narasi-narasi yang memperkeruh suasana, baik dari calon pemimpin, pendukung, maupun tim kampanye. Proses politik ini harus dijadikan momentum untuk membangun kebersamaan dan mempererat hubungan sosial di tengah berbagai perbedaan yang ada.

Penting untuk diingat bahwa kontestasi politik tingkat daerah hanyalah bagian dari proses demokrasi, bukan tujuan akhir. Pemimpin yang terpilih pada akhirnya akan memegang mandat untuk memimpin dan memajukan daerah, namun stabilitas sosial tetap harus dijaga agar pembangunan dapat berlangsung dengan lancar. Apabila masyarakat terpecah akibat perbedaan pilihan politik, hal ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, selain fokus pada pemilihan pemimpin, masyarakat juga harus tetap menaruh perhatian pada pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Benturan sosial yang muncul akibat perbedaan politik akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sehari-hari, terutama di tingkat komunitas.

Sering kali, konflik yang bermula dari perbedaan pandangan politik berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks dan sulit diselesaikan. Oleh karena itu, kebersamaan dan integrasi sosial harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan Pilkada.

Selain itu, peran tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di komunitas lokal juga sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial. Mereka dapat berperan sebagai penengah ketika tensi politik mulai meningkat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi. Dengan bimbingan dari tokoh-tokoh ini, masyarakat diharapkan lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai perbedaan yang muncul selama proses politik berlangsung.

Di sisi lain, media juga memiliki peran strategis dalam menjaga agar suasana politik tetap kondusif. Informasi yang akurat dan berimbang akan membantu masyarakat memahami situasi politik dengan lebih baik, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan. Media yang bertanggung jawab akan mampu menjadi penyeimbang di tengah gempuran informasi yang kerap kali tidak terverifikasi kebenarannya.

Sebagai bagian dari masyarakat demokratis, setiap individu memiliki peran untuk menjaga keharmonisan sosial selama proses Pilkada. Dukungan terhadap calon pemimpin yang berbeda bukanlah alasan untuk menciptakan jarak atau benturan dengan tetangga, kerabat, atau teman. Justru, perbedaan tersebut harus dilihat sebagai kekayaan demokrasi yang akan memperkuat bangsa. Pada akhirnya, Pilkada yang sukses adalah Pilkada yang tidak hanya menghasilkan pemimpin berkualitas, tetapi juga mampu mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dengan menjalin integrasi sosial dan menjaga kebersamaan, Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi tonggak penting dalam memperkokoh demokrasi sekaligus menghindari benturan di masyarakat.

Kemenangan sesungguhnya dalam proses politik ini bukan hanya terletak pada siapa yang terpilih, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk tetap bersatu dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik.

*) Persada Institute