Oleh: Debora Gobai

Selama satu dekade terakhir, pembangunan di Papua mengalami percepatan signifikan yang semakin memperkuat wilayah tersebut sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Bumi Cenderawasih telah mengalami transformasi besar-besaran yang mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial. Komitmen Presiden RI ketujuh untuk membangun Papua bukan hanya sebuah janji, melainkan realitas yang telah terbukti melalui berbagai pencapaian konkret di lapangan.

Sejak pertama kali menjabat pada 2014, pemimpin bangsa kelahiran Kota Surakarta itu telah meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa rakyat Papua benar-benar merasakan percepatan pembangunan.

Kepala Negara sangat menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjalankan program-program yang dirancang khusus untuk membawa kemajuan di wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi tersebut.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah timur Indonesia mendapatkan akses yang sama terhadap kemajuan, sebagaimana yang dinikmati oleh wilayah-wilayah lain di Nusantara.

Pembangunan berkelanjutan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur. Di bawah arahan Presiden Jokowi, pembangunan tersebut juga tetap memperhatikan kelestarian alam. Hal itu mendapat dukungan penuh dari Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, yang memberikan apresiasi tinggi atas pendekatan pembangunan yang holistik tersebut.

Langkah tersebut menunjukkan bagaimana pembangunan fisik di Papua berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan, menjaga keindahan alam yang selama ini menjadi ciri khas wilayah berjuluk Surga Kecil di Timur Indonesia.

Komitmen Presiden Jokowi dalam membangun Papua juga sejalan dengan upaya memperkokoh integrasi wilayah tersebut dalam NKRI. Pembangunan masif yang dilakukan selama satu dekade terakhir tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, tetapi juga untuk memperkuat posisi Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia.

Tokoh Pemuda Adat Saireri Nabire Papua Tengah, Ali Kabiay, menyatakan bahwa integrasi Papua dalam NKRI adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun masyarakat lokal, memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa Papua terus berkembang dalam bingkai NKRI yang kuat dan harmonis.

Presiden Joko Widodo juga telah menginisiasi berbagai program yang dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua di semua sektor. Mulai dari pembangunan jalan Trans Papua hingga penyediaan fasilitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, semua diarahkan untuk membuka akses bagi masyarakat di wilayah berjuluk Kota Emas tersebut.

Akses yang lebih mudah itu memungkinkan pendistribusian sumber daya yang lebih merata, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di Papua memiliki dampak yang sangat besar, terutama dalam membuka keterisoliran wilayah-wilayah pedalaman yang selama ini sulit dijangkau. Jalan Trans Papua, pelabuhan, dan bandara yang dibangun selama kepemimpinan Presiden Jokowi telah memudahkan mobilitas masyarakat dan barang, yang pada akhirnya meningkatkan konektivitas Papua dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Pembangunan ini tidak hanya menghubungkan masyarakat lokal dengan pusat-pusat ekonomi, tetapi juga membuka peluang investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Bumi Cenderawasih.

Lebih dari sekadar infrastruktur, pembangunan di Papua selama satu dekade terakhir juga mencakup berbagai program kesejahteraan sosial. Pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dengan memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Sebagai bagian dari kebijakan Indonesiasentris yang diusung oleh pemimpin bangsa kelahiran tahun 1961 tersebut, Papua mendapatkan perhatian khusus agar dapat sejajar dengan wilayah-wilayah lain dalam hal pembangunan dan kesejahteraan.

Selain itu, dukungan dari tokoh-tokoh lokal juga menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya datang dari pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dukungan penuh dari Penjabat Gubernur Papua Barat dan apresiasi dari tokoh adat setempat menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya peran serta masyarakat lokal dalam menjaga dan memperkuat integrasi Papua dalam NKRI.

Keberhasilan satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengintegrasikan Papua sebagai bagian utuh NKRI tidak hanya ditandai oleh pembangunan fisik. Lebih dari itu, ada perubahan mendasar dalam cara pandang masyarakat Papua terhadap peran mereka dalam bingkai negara Indonesia. Papua kini tidak lagi dilihat sebagai wilayah yang terisolasi, tetapi sebagai bagian vital dari Indonesia yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Program-program yang diluncurkan oleh Presiden RI Jokowi dirancang tidak hanya untuk memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Papua.

Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen jangka panjang dalam membangun wilayah berjuluk Surga Kecil di ujung Indonesia tersebut, dengan tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan yang menjadi identitas kuat Papua.

Dengan demikian, satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengubah Papua menjadi wilayah yang lebih maju dan sejahtera. Transformasi yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini mencerminkan bagaimana visi Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran telah membuahkan hasil nyata di Papua.

Integrasi Papua dalam NKRI semakin kuat, baik dari segi pembangunan fisik maupun dari aspek sosial dan budaya. Papua kini tidak hanya menjadi bagian integral dari Indonesia, tetapi juga menjadi simbol dari keberhasilan NKRI dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

*) Peneliti Senior Isu Papua – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Papua Mandiri