Oleh : Samuel Rachmadi
Selama sepuluh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah mengalami perubahan signifikan di bidang ekonomi. Hal ini tak lepas dari berbagai kebijakan pembangunan yang ditempuh, yang tidak hanya berfokus pada wilayah Jawa, tetapi juga memperluas pembangunan ke seluruh Indonesia. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2024, yang merupakan Musrenbang terakhir di masa pemerintahan Jokowi, berbagai pencapaian ini dipaparkan secara komprehensif oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Suharso menyampaikan bahwa selama dua periode pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil, berada di kisaran 5%. “Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 9,36% per Maret tahun lalu,” ungkapnya. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi yang diambil oleh Jokowi berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pencapaian penting lainnya adalah peningkatan penciptaan lapangan kerja. Selama masa kepemimpinan Jokowi, lapangan kerja meningkat hampir tiga kali lipat, dari 187 juta pada tahun 2014 menjadi 4,55 juta pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah berhasil menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat. Selain itu, Suharso juga menyoroti penurunan rasio gini dari 0,406 pada tahun 2014 menjadi 0,38 pada Maret 2023, yang mencerminkan perbaikan dalam pemerataan ekonomi di Indonesia.

Tidak hanya itu, nilai tukar petani juga mengalami peningkatan, dari 102 pada tahun 2014 menjadi 112,46 pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan signifikan, dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 74,39 pada tahun 2023. Suharso menyebutkan bahwa hal ini mencerminkan kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia selama pemerintahan Jokowi.

Salah satu pencapaian yang patut diapresiasi adalah status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2019. Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, dari US$ 0,76 triliun pada tahun 2014 menjadi US$ 1,74 triliun pada tahun 2023. Selain itu, kontribusi Indonesia terhadap perekonomian dunia juga meningkat, dari 2,4% pada tahun 2014 menjadi 2,5% pada tahun 2023.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan selama masa kepemimpinan Jokowi. Pada tahun 2014, Jawa dan Sumatera mendominasi kontribusi terhadap PDB nasional. Namun, pada triwulan pertama 2024, wilayah Indonesia tengah dan timur menunjukkan peningkatan kontribusi yang cukup signifikan. Misalnya, kontribusi Sulawesi meningkat menjadi 6,89%, sementara Maluku dan Papua naik menjadi 2,62%.

Pergeseran ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang masif selama era pemerintahan Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang selama ini terfokus pada wilayah Jawa, kini telah meluas hingga ke wilayah luar Jawa. Dalam sepuluh tahun terakhir, proyek infrastruktur besar-besaran, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, telah dibangun di berbagai daerah. Ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang melibatkan 204 proyek dan 13 program di berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, dan sanitasi.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pembangunan infrastruktur transportasi yang telah dilakukan selama sepuluh tahun terakhir bertujuan untuk memastikan konektivitas antarwilayah di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke pelosok pegunungan. Hal ini menjadi landasan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah yang sebelumnya terisolasi sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia – Sentris.

Untuk mewujudkan cita – cita tersebut, maka pertumbuhan harus tumbuh secara merata. Selain itu perlu adanya sinergi yang lebih terarah antara pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur maupun proyek investasi tidak hanya meningkatkan perekonomian regional, tetapi juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Di sisi lain, meski pembangunan infrastruktur telah mengalami percepatan, tantangan dalam pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa masih ada. Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), pembangunan infrastruktur yang masif adalah sebuah pencapaian luar biasa. Fasial mengakui bahwa program hilirisasi yang dilakukan selama lima tahun terakhir merupakan langkah awal yang baik dalam menambah nilai tambah bagi komoditas Indonesia, khususnya di sektor pertambangan.

Secara keseluruhan, pencapaian ekonomi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi patut diapresiasi. Kebijakan yang diambil selama dua periode kepemimpinannya tidak hanya berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif, terciptanya lapangan kerja baru, serta penurunan angka kemiskinan, Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil selama era Jokowi mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Dengan keberhasilan-keberhasilan tersebut, masyarakat Indonesia kini dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ekonomi yang dijalankan Jokowi selama dua periode.

Meskipun tantangan masih ada, terutama dalam hal pemerataan ekonomi dan industrialisasi yang lebih luas, capaian Jokowi di bidang ekonomi telah memberikan fondasi kuat bagi kemajuan bangsa di masa depan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintahan selanjutnya untuk terus melanjutkan agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Pengamat Ekonomi Lembaga Penelitian Ekonomi Universitas Pasundan