Jelang 2 Tahun Prabowo, Perbaikan Ekonomi Kian Terasa Langsung oleh Masyarakat
*) Oleh : Gavin Asadit Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi nasional terus dikalibrasi untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan manfaat pembangunan semakin nyata di tingkat akar rumput. Memasuki tahun…
Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran: Titik Konsolidasi Mempercepat Dampak Program Rakyat
Oleh: Dhita Karuniawati )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berada pada fase penting untuk mengevaluasi sekaligus mengonsolidasikan pelaksanaan agenda prioritas. Dua tahun bukan akhir dari perjalanan pemerintahan, tetapi menjadi titik untuk…
2 Tahun Prabowo, Konsolidasi Kabinet Diarahkan Perkuat Program Prioritas
JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun kedua dengan evaluasi terhadap jajaran kabinet. Salah satu perubahan terjadi di Kementerian Keuangan setelah Prabowo melantik Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September 2026. Pergantian tersebut berlangsung sekitar satu bulan…
Jelang 2 Tahun Prabowo, Pemerintah Perkuat Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan
Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, pemerintah memperkuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan untuk memastikan agenda pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut tercermin dari langkah…
Pemerintah Permudah Sertifikasi Halal, Jalan UMKM Naik Kelas
Oleh: Citra Kurnia Khudori *) Kewajiban sertifikasi halal yang berlaku penuh mulai 18 Oktober 2026 menjadi salah satu momentum penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Kebijakan ini tidak semestinya hanya dipandang sebagai tambahan kewajiban administratif, sebab kepastian halal juga dapat…
Pemerintah Mobilisasi Lembaga Halal untuk Dampingi UMKM Jelang Oktober 2026
Jakarta – Pemerintah memperkuat kesiapan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menghadapi pemberlakuan Wajib Halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga serta mobilisasi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses…
Pemerintah Perkuat Self-Declare untuk Bantu UMKM Penuhi Sertifikasi Halal
JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang direncanakan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Salah satu kemudahan yang terus didorong adalah skema self-declare bagi pelaku usaha mikro…
Wajib Halal Oktober 2026, Momentum Menata Ekosistem UMKM yang Makin Kuat
Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara penuh pada 18 Oktober 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam penguatan ekosistem jaminan produk halal di Indonesia. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen,…
Asuransi Petani, Langkah Pemerintah Menjaga Produksi dan Ketahanan Pangan
Oleh : Radjiman Arif*) Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga oleh kemampuan melindungi petani dari risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha tani. Perubahan cuaca, kekeringan, banjir, hingga serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dapat menyebabkan gagal…
Jaga Produksi Pangan, Pemerintah Perkuat Asuransi bagi Petani
Oleh : Catur Ronggo*) Ketahanan pangan nasional pada akhirnya bertumpu pada kemampuan petani untuk terus menanam dan memanen. Karena itu, ketika risiko gagal panen meningkat akibat kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), perlindungan melalui asuransi menjadi bagian penting…