Sekolah Rakyat Ditegaskan sebagai Investasi APBN untuk Putus Rantai Kemiskinan
Jakarta Pemerintah secara nyata membuktikan komitmennya dalam menekan ketimpangan sosial melalui optimalisasi APBN. Menjadikan alokasi pendidikan sebagai investasi strategis, pemerintah pusat menghadirkan terobosan pro-rakyat melalui Program Sekolah Rakyat yang kini memasuki tahun pertama. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara untuk…
Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi
*) Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan…
Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat agar Anggaran Tepat Manfaat
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Penguatan sistem pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan penggunaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program….
APBN untuk Sekolah Rakyat adalah Bukti Negara Berpihak pada Mobilitas Sosial
Oleh : Ricky Rinaldi )* Atmosfer pembangunan nasional dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia kini memasuki babak baru yang sangat optimistis. Peringatan dan ikhtiar memperkuat pendidikan nasional bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban konstitusional, melainkan pilar utama dalam membangun fondasi kedaulatan…
Pemerintah Tidak Beri Toleransi bagi Dapur MBG yang Abaikan Sanitasi
JAKARTA Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa dapur MBG…
Pemerintah Pertegas SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional Dapur MBG
JAKARTA Pemerintah memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan yang berlaku mulai 10 Agustus 2026 ini bertujuan memastikan seluruh makanan…
Pemerintah Tepat Jadikan Higiene dan Sanitasi sebagai Syarat Mutlak MBG
Oleh: Aziz Rahman*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk…
Ketegasan Soal SLHS Bukti Penting Penguatan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Oleh: Hanan Alfawazi*) Keberhasilan sebuah program publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang menopangnya. Prinsip tersebut menjadi semakin relevan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program…
Di Usia RI ke-81, Pangan Menjadi Simbol Kedaulatan dan Kepercayaan Diri Nasional
*) Oleh : Gavin Asadit Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri. Berbagai kebijakan…
Swasembada Pangan adalah Wujud Kemerdekaan Paling Dasar bagi Bangsa Indonesia
Oleh Yulia Rahmi )* Kemerdekaan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga kedaulatan wilayah atau memperkuat posisi diplomasi di panggung internasional. Kemerdekaan yang sesungguhnya juga tercermin dari kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri, terutama kebutuhan pangan….