Perpres Ojol Berlaku Juli, Pemerintah Pastikan Tidak Ada Hidden Fees
Jakarta Pemerintah memastikan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Melalui regulasi tersebut, perusahaan aplikasi transportasi online diwajibkan menerapkan komisi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi…
Bansos Beras Berlanjut Melindungi Rakyat
Oleh: Ricky Rinaldi Pemerintah kembali menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui keberlanjutan program bantuan sosial pangan berupa beras. Di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis serta potensi tekanan terhadap daya beli domestik, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk…
Perpanjangan Bansos Pangan sebagai Respons Konkret atas Tekanan Ekonomi Global
Oleh : Abdul Razak)* Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung hingga tahun 2026 menjadi tantangan yang harus dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas dunia, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara besar berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi…
Bansos Beras hingga September Bagian dari Perlindungan Sosial Semester II
Jakarta – Bantuan sosial pangan berupa beras akan terus disalurkan hingga September 2026 sebagai bagian dari penguatan program perlindungan sosial pada semester II tahun ini. Program tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas harga pangan nasional tetap…
Pemerintah Perpanjang Bansos Pangan hingga September 2026 untuk Jaga Daya Beli Rakyat
Jakarta Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian ekonomi global melalui kebijakan perpanjangan program bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat. Program yang semula dijadwalkan berakhir, kini diperpanjang selama tiga bulan, yakni mulai Juli hingga September…
Jalan Inpres Daerah: Infrastruktur dan Jalan Kesejahteraan
*) Oleh: Maya Sri Lestari Pembangunan infrastruktur selama ini sering dipandang sebatas proyek fisik yang menghasilkan jalan, jembatan, atau sarana transportasi lainnya. Padahal, bagi masyarakat di daerah, infrastruktur jalan merupakan fondasi utama yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, akses layanan publik,…
Presiden Prabowo dan Jalan Inpres Daerah sebagai Fondasi Pemerataan Ekonomi
Oleh : Antonius UtomoPemerataan ekonomi selalu menjadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan beragam. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi kerap terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara banyak daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur yang menghambat mobilitas barang,…
Presiden Prabowo Resmikan Jalan Inpres Daerah di Seluruh Indonesia, Konektivitas Pelosok Kian Terbuka
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses…
Presiden Tegaskan Jalan Inpres Daerah Pangkas Biaya Logistik Nasional
Jakarta Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat konektivitas nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan jalan daerah yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia guna memastikan pemerataan pembangunan dapat dirasakan…
Pemberantasan Korupsi dan Komitmen Menjaga Uang Rakyat
Oleh: Fahri Aditya Nugraha)* Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemberantasan korupsi kembali menjadi salah satu perhatian utama dalam agenda pembangunan nasional. Berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat integritas penyelenggaraan negara menunjukkan konsistensi dalam upaya memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar…