Pemerintah Optimalkan MBG melalui Pengawasan dan Evaluasi
Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan pengawasan dan evaluasi di berbagai daerah. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan program strategis nasional itu berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi…
Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Evaluasi Program MBG
Jakarta – Pemerintah secara konsisten memperketat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul guna menyongsong visi…
Dari Perlindungan ke Literasi: Pendekatan Menyeluruh PP TUNAS
*) Oleh : Devi Arianti Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak dan remaja yang kini tumbuh di tengah derasnya arus informasi internet. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang besar untuk pendidikan,…
Menata Ruang Digital Anak melalui PP TUNAS dan Literasi Digital
Oleh: Karina W.*) Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai peluang besar bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak dan remaja Indonesia. Internet membuka akses terhadap pendidikan, kreativitas, komunikasi, dan inovasi yang semakin luas. Pemerintah menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang…
Pemerintah Dorong PP TUNAS untuk Lindungi Anak dan Perkuat Literasi Digital
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini dirancang untuk melindungi anak dari berbagai risiko di…
PP TUNAS Perkuat Perlindungan dan Literasi Anak di Ruang Digital
Jakarta Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) kini menjadi landasan utama Pemerintah dalam menjamin keamanan anak di ruang siber. Penerapan kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk memitigasi dampak negatif perkembangan teknologi, sekaligus…
Dana Hasil Penertiban Kawasan Hutan Jadi Bukti Nyata Penegakan Hukum Pemerintah
Oleh: Alvin Sato )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum dan penyelamatan aset negara melalui langkah konkret penertiban kawasan hutan. Hal itu tercermin dari penyerahan dana hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp10,27 triliun kepada negara yang disaksikan langsung…
Dana Penertiban Kawasan Hutan Dorong Tata Kelola SDA Lebih Transparan
Oleh: Dewi Bunga )* Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menjaga kekayaan alam nasional melalui langkah konkret penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara. Upaya tersebut kembali terlihat dalam penyerahan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun yang…
Penyerahan Dana Hasil Penertiban Hutan Jadi Tonggak Tata Kelola SDA Nasional
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan dan dana sebesar Rp10,27 triliun ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyerahan tahap VII tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola sumber daya alam…
Penyerahan Dana Penertiban Kawasan Hutan Perkuat Komitmen Jaga Kekayaan Negara
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan berupa denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu. Penyerahan tersebut menjadi simbol penguatan komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan negara sekaligus…