Tidak Ada Kenaikan Gaji DPR Tunjangan Rumah Dinas Lebih Efisien
Oleh: Rahman Prawira*) Dalam beberapa pekan terakhir, publik sempat dihebohkan dengan isu kenaikan gaji anggota DPR RI. Narasi yang beredar bahkan menyebut adanya wacana gaji baru hingga Rp90 juta per bulan, sehingga menimbulkan kegaduhan dan reaksi beragam di masyarakat. Namun,…
Kompensasi Uang Rumah DPR: Solusi Cerdas untuk Efisiensi Anggaran Negara
Oleh: Dhita Karuniawati )* Isu efisiensi anggaran negara selalu menjadi perhatian utama dalam setiap periode pemerintahan. Salah satu aspek yang menjadi sorotan publik adalah fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di antara berbagai fasilitas tersebut,…
Kompensasi Uang Rumah DPR Lebih Efisien, Bukan Kenaikan Gaji
Jakarta – Polemik soal pemberian tunjangan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat setelah muncul informasi bahwa setiap anggota DPR bakal menerima kompensasi sebesar Rp50 juta per bulan. Namun, pimpinan dan pejabat DPR menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan…
Kebijakan Tunjangan Rumah Lebih Efisien untuk Para Anggota DPR
Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan lebih efisien dibandingkan penyediaan rumah dinas atau rumah jabatan anggota (RJA). “Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar…
Nasionalisme Tidak Boleh Luntur oleh Popularitas Bajak Laut Pasca 17 Agustus
Oleh: Raka Pratama )* Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali semangat nasionalisme. Merah Putih yang berkibar di setiap sudut negeri adalah simbol kedaulatan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Namun, beberapa waktu terakhir muncul fenomena…
Pasca 17 Agustus, Kesetiaan pada Merah Putih Harus LebihDiteguhkan dari Tren Bajak Laut
Oleh: Larissa Melani )* Momentum Kemerdekaan di bulan Agustus selalu menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali rasa cinta tanah air, utamanya saat HUT RI ke-80 17 Agustus 2025. Merah Putih, yang dikibarkan dengan penuh khidmat di seluruh penjuru negeri, bukan sekadar selembar kain, melainkan…
Menolak Kehadiran Simbol Bajak Laut di Bulan Kemerdekaan
Jakarta – Sejumlah pihak menyesalkan pemasangan bendera bajak laut selama momentum Bulan Agustus 2025 yang identik dengan bulan Kemerdekaan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menghormati jasa para pahlawan. Oleh sebab…
Pasca Perayaan Kemerdekaan, Stop Penyalahgunaan Simbol Non-Nasional
Jakarta – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia masih menyisakan sorotan publik. Di tengah gegap gempita perayaan, muncul fenomena pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak yang sempat viral di media sosial. Tindakan itu bahkan dilakukan berdampingan, dan…
Hadirnya Koperasi Merah Putih Mampu Gerakkan Perekonomian Masyarakat
Oleh: Ferdiansyah Putra Dewa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program nasional yang menargetkanpembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia. Program ini dibangundengan tujuan agar koperasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui tiga kluster utama konsumsi, produksi/distribusi, dan pembiayaan koperasidiharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok murah, memperpendek rantaidistribusi, serta memberi pinjaman lunak yang melindungi warga dari pinjol dan rentenir. Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur seperti gudang, cold storage, armada distribusi, dan sistem digital koperasi. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa peluncuran KoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi inklusif untukmemajukan ekonomi desa. Luthfi menegaskan bahwa koperasi adalah bentuk nyatagotong-royong dari, oleh, dan untuk rakyat, serta dapat mendorong pembangunandesa. Keberhasilan Karanganyar memenuhi target pembentukan koperasimenunjukkan bahwa program nasional Koperasi Merah Putih memiliki fondasi kuatdalam memperkuat kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Gubernur Luthfi juga menambahkan bahwa pembinaan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah diproyeksikan selesai dalam waktu satu tahun. Menurutnya, percepatan ini lebih efisien dibanding waktu tiga tahun yang sebelumnya ditargetkanoleh pemerintah pusat. Ia optimis, dengan kesiapan 8.603 desa dan kelurahan di Jateng serta dukungan berbagai pihak, Oktober 2026 semua unit koperasi akanberfungsi penuh secara optimal dan mandiri. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) dan Anggota DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan bahwa gerakan koperasi harus ditegakkan sebagaipilar utama untuk kebangkitan ekonomi nasional. Menurut beliau, koperasi memilikipotensi besar yang sejajar dengan badan usaha lainnya, namun seringkali kurangdipahami dan disosialisasikan. Karena itu dibutuhkan restrukturisasi kelembagaan, sinergi tanpa sekat politik, serta regulasi tegas seperti RUU Perkoperasian agar kepercayaan publik terhadap koperasi kembali pulih. Heryadi menegaskan bahwareformasi ini krusial agar koperasi dapat menjadi instrumen nyata dalammemperkuat ekonomi rakyat secara inklusif. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa setiapKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diproyeksikan mampu meraih keuntunganminimal Rp 1 miliar dalam tahun pertama operasionalnya, berkat unit bisnis wajibseperti kios sembako bersubsidi, simpan-pinjam, klinik desa, apotek, gudang, dan logistik. Dengan target pembentukan koperasi di seluruh Indonesia, potensi total keuntungan bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun dan membuka lapangankerja bagi 1 hingga 2 juta orang….
Pemerintah Buat Aturan Teknis Jalankan Koperasi Desa Merah Putih
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menetapkan aturan teknis pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini mengatur secara rinci mekanisme persetujuan pembiayaan koperasi…