Pemerintah Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Buruh, Masyarakat Harus Tolak Ajakan Demonstrasi
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui beragam kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berpihak pada pekerja. Di tengah pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang menjadi sorotan publik, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berupaya…
Jaga Iklim Usaha Kondusif, Buruh Diimbau Tidak Terjebak Provokasi Demo
Oleh: Anggina Rahmadani )* Upaya menjaga stabilitas nasional kembali menjadi prioritas penting pemerintah di tengah munculnya dinamika hubungan industrial dan berbagai agenda publik. Pemerintah menegaskan bahwa kondisi aman dan tertib adalah fondasi pembangunan yang harus terus dijaga oleh seluruh elemen…
Hindari Provokasi Demo, Pemerintah Pastikan UMP 2026 Dibahas Transparan dan Adil
Oleh: Ahmad Fadhil )* Rencana demonstrasi buruh kembali menyedot perhatian publik. Serikat pekerja berencana mengerahkan massa besar di berbagai kota untuk menuntut penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Namun di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat bahwa perjuangan buruh justru…
KUHAP Baru Resmi Disahkan, Legislasi Dinilai Sudah Sesuai Mekanisme Konstitusional
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru merupakan langkah strategis dalam memperbarui kerangka hukum acara pidana nasional. Pembaruan ini dirancang untuk memastikan sinkronisasi penuh dengan KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026,…
Pemerintah Tegaskan Pengesahan KUHAP Sudah Penuhi Seluruh Tahapan Regulatif
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui seluruh tahapan regulatif secara lengkap dan transparan. Regulasi baru ini dinilai menjadi pondasi penting bagi sistem peradilan pidana modern yang lebih akuntabel dan menjamin hak-hak warga…
Pembahasan KUHAP Diapresiasi Karena Libatkan Banyak Ahli dan Pemangku Kepentingan
Oleh: Tri Moerdani) * Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui proses pembahasan yang inklusif. Keterlibatan berbagai ahli hukum, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyusun aturan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Ketua Komisi…
Pengesahan KUHAP Baru Gunakan Proses Terbuka: Publik Bisa Ikut Mengawasi
Oleh : Sari Ametrina )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI menandai fase penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu tonggak pembaruan hukum terbesar dalam beberapa dekade…
Keuangan Negara Stabil, Pemerintah Pastikan Fiskal Tetap Sehat untuk 2026
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kondisi keuangan negara berada pada posisi yang stabil dan tetap sehat menjelang tahun 2026. Sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal berjalan dalam koridor kehati-hatian, sehingga APBN dapat terus menjadi instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan…
Fiskal Ekspansif Kawal Transformasi Ekonomi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan
Jakarta, Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal ekspansif sebagai instrumen strategis untuk mengawal transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan APBN sebagai shock absorber sekaligus pendorong utama reformasi struktural melalui peningkatan belanja produktif, insentif…
Kebijakan Fiskal Adaptif Perkuat Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Kebijakan fiskal adaptif menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di saat berbagai negara mengalami tekanan akibat gejolak geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga transformasi…