Papua Maju Melalui Proyek Strategis Nasional sebagai Pilar Kesejahteraan dan Persatuan
Oleh: Yohanis Wenda* Pembangunan di Tanah Papua saat ini menunjukkan arah yang semakin jelas, terukur, dan penuh harapan melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mendorong percepatan pembangunan yang merata sekaligus memperkuat fondasi…
Sinergi Nasional Perkuat PSN untuk Kesejahteraan Papua
Papua Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pengawalan ketat oleh aparat penegak hukum, dukungan TNI, serta sinergi dengan pemerintah daerah…
Sinergi Akademisi dan Aparat Perkuat Pengawalan PSN Papua agar Tepat Sasaran
Papua Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang semakin solid. Pemerintah Provinsi Papua mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam memastikan setiap program berjalan efektif, terarah, dan berdampak langsung bagi…
PP Tunas Diharapkan Beri Perlindungan Menyeluruh bagi Anak
Oleh: Dimas Arvian Nugroho Langkah tegas pemerintah dalam menata ruang digital kembali mengemuka ketika Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil sikap terhadap sejumlah platform teknologi global yang dinilai belum sepenuhnya tunduk pada aturan perlindungan anak. Kebijakan ini bukan sekadar penegakan hukum…
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dukung Implementasi PP Tunas
Oleh: Raka Mahendra Putra Upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital semakin menunjukkan arah yang tegas dan terukur, terutama melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang…
Pemerintah Tindak Platform Digital yang Tak Patuhi PP TUNAS
Jakarta Pemerintah resmi menerapkan PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) terhitung mulai 28 Maret 2026. Aturan ini mewajibkan seluruh platform digital untuk secara ketat membatasi akses anak sesuai dengan batasan usia, sekaligus memperkuat pelindungan data pribadi mereka…
Pelanggaran Aturan Digital Ditindak, PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak
Jakarta Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam merespons…
Program Sekolah Rakyat Dorong Akses Pendidikan Berkualitas bagi Anak Prasejahtera
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera. Pada 2026, salah satu kebijakan yang menjadi fokus utama adalah penguatan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang dirancang…
Sekolah Rakyat: Pendidikan Bermutu sebagai Hak Setiap Anak
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa yang maju dan berkeadilan. Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui berbagai kebijakan yang adaptif terhadap keberagaman geografis…
Sekolah Rakyat Diperkuat untuk Pendidikan Bermutu dan Perlindungan Anak
JAKARTA Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan bermutu yang inklusif dan ramah anak melalui percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah serta pengembangan Sekolah Rakyat Tahap II. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sarana pendidikan, tetapi…