Mengapresiasi Keberhasilan Program Infrastruktur Presiden Joko Widodo Tumbuhkan Perekonomian Rakyat

indobroa
Agustus 22, 20244 views

Array

Oleh Puspita Siswono )*

Keberhasilan program infrastruktur yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian rakyat Indonesia. Salah satu bukti nyata dari keberhasilan ini adalah pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang bukan hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan IKN ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Selama ini, sekitar 58 persen produk domestik bruto (PDB) berada di Pulau Jawa, yang menunjukkan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Dengan pemindahan ibu kota ke IKN, pemerintah berharap dapat mengurangi beban ekonomi dan populasi di Pulau Jawa sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah lain, terutama di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota ini juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan lain, yaitu tingginya populasi di Pulau Jawa yang mencapai 56 persen dari total populasi Indonesia. Beban yang berat ini menyebabkan berbagai masalah perkotaan di Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan overpopulasi. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara wilayah-wilayah di Indonesia.

Pembangunan IKN juga menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam menarik investasi asing dan kolaborasi internasional. Salah satu contoh adalah kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dalam menyelenggarakan workshop “Cities of Tomorrow: Collaborative Strategies for New Cities.” Workshop ini membahas isu-isu penting seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan ramah lingkungan, dan pembiayaan inovatif untuk kota baru. Dalam workshop ini, UNIDO bahkan mengapresiasi pembangunan IKN yang dianggap visioner dan terencana dengan baik.

Tidak hanya IKN, program infrastruktur lainnya seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) juga telah memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat. Merujuk pada data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian hingga Juli 2024, sebanyak 233 proyek PSN telah dilaksanakan dengan nilai investasi mencapai Rp6.246,7 triliun dan diproyeksikan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,71 juta orang. Sejak 2016 hingga Februari 2024, sebanyak 195 proyek telah selesai dan beroperasi penuh, memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang masif ini tidak hanya berfokus pada wilayah-wilayah utama seperti Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang. Contohnya adalah proyek Freeport Indonesia di Gresik dengan investasi Rp58 triliun, yang tidak hanya menjadi investasi terbesar di satu lokasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi wilayah sekitar. Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Nongsa Digital Park dan KEK Singhasari juga menunjukkan bagaimana PSN dapat menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi Indonesia.

Presiden Jokowi juga telah menyetujui penambahan 14 PSN baru yang akan mulai dibangun tahun ini. Proyek-proyek ini sebagian besar merupakan inisiatif swasta yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa proyek baru ini termasuk Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang, dan North Hub Development Project di lepas pantai Kalimantan Timur.

Namun, keberhasilan program infrastruktur ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah pengadaan lahan dan masalah tata ruang, yang menghambat beberapa proyek. Untuk mengatasi hal ini, dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan. Pemerintah, dalam hal ini, terus melakukan berbagai upaya mitigasi melalui program dan kebijakan yang fokus pada penguatan kinerja di berbagai sektor, termasuk sektor kawasan industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kawasan industri dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kawasan industri telah berhasil menarik investasi dalam jumlah besar, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam beberapa dekade terakhir. Kontribusi ini tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga di daerah-daerah, di mana kawasan industri berperan sebagai penggerak utama pembangunan daerah.

Dalam konteks global, pengembangan kawasan industri juga harus selaras dengan isu-isu keberlanjutan lingkungan dan kemajuan sosial. Oleh karena itu, arah pengembangan kawasan industri saat ini bergeser menjadi Smart Eco Industrial Park, yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan industri hijau yang dipadukan dengan penerapan teknologi canggih. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Keberhasilan program infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan program-program ini, diharapkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial dan merajut persatuan bangsa.

Dengan terus mengembangkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan bahwa manfaat dari pembangunan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Keberhasilan ini harus diapresiasi sebagai bukti nyata bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kunci menuju kesejahteraan bersama.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi