Menolak Kehadiran Simbol Bajak Laut di Bulan Kemerdekaan
Jakarta – Sejumlah pihak menyesalkan pemasangan bendera bajak laut selama momentum Bulan Agustus 2025 yang identik dengan bulan Kemerdekaan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menghormati jasa para pahlawan. Oleh sebab…
Pasca Perayaan Kemerdekaan, Stop Penyalahgunaan Simbol Non-Nasional
Jakarta – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia masih menyisakan sorotan publik. Di tengah gegap gempita perayaan, muncul fenomena pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak yang sempat viral di media sosial. Tindakan itu bahkan dilakukan berdampingan, dan…
Hadirnya Koperasi Merah Putih Mampu Gerakkan Perekonomian Masyarakat
Oleh: Ferdiansyah Putra Dewa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program nasional yang menargetkanpembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia. Program ini dibangundengan tujuan agar koperasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui tiga kluster utama konsumsi, produksi/distribusi, dan pembiayaan koperasidiharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok murah, memperpendek rantaidistribusi, serta memberi pinjaman lunak yang melindungi warga dari pinjol dan rentenir. Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur seperti gudang, cold storage, armada distribusi, dan sistem digital koperasi. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa peluncuran KoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi inklusif untukmemajukan ekonomi desa. Luthfi menegaskan bahwa koperasi adalah bentuk nyatagotong-royong dari, oleh, dan untuk rakyat, serta dapat mendorong pembangunandesa. Keberhasilan Karanganyar memenuhi target pembentukan koperasimenunjukkan bahwa program nasional Koperasi Merah Putih memiliki fondasi kuatdalam memperkuat kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Gubernur Luthfi juga menambahkan bahwa pembinaan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah diproyeksikan selesai dalam waktu satu tahun. Menurutnya, percepatan ini lebih efisien dibanding waktu tiga tahun yang sebelumnya ditargetkanoleh pemerintah pusat. Ia optimis, dengan kesiapan 8.603 desa dan kelurahan di Jateng serta dukungan berbagai pihak, Oktober 2026 semua unit koperasi akanberfungsi penuh secara optimal dan mandiri. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) dan Anggota DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan bahwa gerakan koperasi harus ditegakkan sebagaipilar utama untuk kebangkitan ekonomi nasional. Menurut beliau, koperasi memilikipotensi besar yang sejajar dengan badan usaha lainnya, namun seringkali kurangdipahami dan disosialisasikan. Karena itu dibutuhkan restrukturisasi kelembagaan, sinergi tanpa sekat politik, serta regulasi tegas seperti RUU Perkoperasian agar kepercayaan publik terhadap koperasi kembali pulih. Heryadi menegaskan bahwareformasi ini krusial agar koperasi dapat menjadi instrumen nyata dalammemperkuat ekonomi rakyat secara inklusif. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa setiapKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diproyeksikan mampu meraih keuntunganminimal Rp 1 miliar dalam tahun pertama operasionalnya, berkat unit bisnis wajibseperti kios sembako bersubsidi, simpan-pinjam, klinik desa, apotek, gudang, dan logistik. Dengan target pembentukan koperasi di seluruh Indonesia, potensi total keuntungan bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun dan membuka lapangankerja bagi 1 hingga 2 juta orang….
Pemerintah Buat Aturan Teknis Jalankan Koperasi Desa Merah Putih
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menetapkan aturan teknis pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini mengatur secara rinci mekanisme persetujuan pembiayaan koperasi…
Pemerintah Hadirkan Koperasi Desa Merah Putih untuk Kemandirian Ekonomi Desa
Oleh: Febri Muhammad Ikhwan )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomikerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Diluncurkan pada Juli 2025, program ini telah membentuk lebih dari 80.000 koperasidi seluruh Indonesia, menjadi langkah strategis bersejarah dalam mempercepatperputaran ekonomi di tingkat desa. Kehadiran KDMP/KKMP tidak hanya berfokuspada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mengatasimasalah distribusi pangan, memberantas praktik tengkulak, serta membuka aksespermodalan yang adil bagi masyarakat kecil. Dengan strategi terpadu, koperasi inimenjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian desa sekaligusmemperkuat ketahanan ekonomi daerah. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Bidang Ekonomi, Fithra Faisal, menyampaikan bahwa program ini disusun dengan pendekatan ekonomi yang holistik. Program ini menghadirkan tujuh gerai wajib yang meliputi sembako, apotekdesa, klinik desa, kantor koperasi, simpan-pinjam, cold storage, serta layananlogistik. Seluruh fasilitas tersebut dirancang agar koperasi dapat menjadi pusatkegiatan ekonomi masyarakat desa sekaligus menciptakan peluang usaha yang merata. Langkah ini memastikan pemerataan pembangunan tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, melainkan juga menjangkau pelosok nusantara. Pendekatan inidiharapkan mampu membentuk ekosistem usaha yang sehat, terintegrasi, dan tangguh menghadapi gejolak ekonomi global. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Amirullah Setya Hardi, Ph.D., menekankanpentingnya penerapan prinsip yang sejati pada Koperasi yang mana harus menjadialternatif keuangan yang aman, demokratis, dan mampu memberdayakananggotanya. Prinsip kemandirian, partisipasi aktif anggota, dan keberlanjutan usahaakan memastikan koperasi terus berkembang secara nyata. Amirullah menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat desa akan semakinmempercepat perkembangan koperasi. Oleh sebab itu, program KDMP/KKMP perludisertai dengan penguatan literasi keuangan, pendampingan usaha, sertapengelolaan yang profesional. Langkah ini akan memastikan koperasi tidak sekadarmenjadi wadah jual beli atau simpan pinjam, melainkan motor penggerak usahaproduktif yang mampu meningkatkan pendapatan warga desa. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa pemerintah melaluiAPBN siap memberikan dukungan pembiayaan bagi KDMP/KKMP sebagai bagiandari penguatan ekonomi rakyat. Skema ini memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih(SAL) serta penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN untuk menyediakanmodal kerja berbunga rendah, hanya 6% per tahun. Fasilitas tersebut diberikandengan tenor hingga 72 bulan dan masa tenggang pembayaran selama 6–8 bulan. Kebijakan ini dirancang agar koperasi memiliki akses modal yang murah dan berkelanjutan sehingga dapat melayani masyarakat dengan harga yang terjangkau. Langkah tersebut juga mendukung ketahanan pangan dan mendorong pemerataanekonomi hingga ke pelosok desa. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal yang inklusif. APBN hadir sebagai instrumen strategis untuk memastikan pemerataanpembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan ini diharapkan mampumemperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan. Selain itu, kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangunekonomi rakyat secara berkesinambungan. Bank Mandiri melalui Kepala Cabangnya di Kabupaten Belu, Andhika Proklamanda, yang menyatakan komitmen memberikan fasilitas permodalan berbasis digital. Layanan yang disediakan meliputi pembukaan rekening tanpa setoran awal, penyediaan identitas dan…
Pemerintah Tingkatkan Peluang Koperasi Desa Merah Putih Kerja Sama di Bidang Pertanian
Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mendorong peningkatan peluang ekonomi di wilayah Papua melalui penguatan kerja sama antara program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Upaya ini diharapkan dapat…
Komitmen Pemerintah Perangi Judi Daring Lewat Edukasi Pemanfaatan Bansos
Oleh : Arya Pradipta )* Pemerintah kembali menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan produktif. Dalam penyaluran bansosuntuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pemerintah mengingatkan agar dana yang diberikan tidak dipakai untuk aktivitas yang merugikan, khususnya perjudian…
Pemerintah dan Aparat Tegas Berantas Judi Daring, Edukasi Pemanfaatan Bansos Terus Dikuatkan
Bandung – Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan sindikat judi daring yang memanfaatkan teknik optimasi mesin pencari atau Search Engine Optimization (SEO) untuk memperluas jangkauan situs ilegal. Dalam operasi yang dilakukan sejak 2023 hingga 2025, enam…
Perluasan Penempatan PMI ke Jepang Perkuat Daya Saing dan Perlindungan Pekerja Migran
Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperluas peluang kerja sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat Jepang untuk memperkuat…
Pemerintah Mantapkan Regulasi dan Sinergi Nasional untuk Perlindungan Pekerja Migran
Jakarta — Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi mereka tidak hanya menopang perekonomian keluarga di tanah air, tetapi juga menghasilkan devisa besar bagi negara. Namun di balik peran signifikan itu, perlindungan…