Pemerintah Siapkan KDKMP sebagai Mitra Penyaluran KUR dan Barang Bersubsidi
JAKARTA Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi desa. Selain diproyeksikan menjadi infrastruktur penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi, KDKMP juga disiapkan sebagai mitra strategis perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema…
Menjadikan KUR Lebih Dekat dengan Rakyat Lewat Koperasi Merah Putih
Oleh: Rita Nurwati)* Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini semakin diperluas melalui penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai mitra perbankan dalam skema channeling. Langkah ini menjadi terobosan untuk menghadirkan layanan pembiayaan yang lebih dekat dengan masyarakat hingga…
KUR dan Koperasi Merah Putih: Jalan Baru Memperkuat Ekonomi Desa
Oleh : Rivka Mayangsari) Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar potensi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi desa menjadi…
Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Rumah MBR untuk Perkuat Kepastian Hukum Hunian
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan hak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar, yakni kepastian hukum atas hunian. Melalui sinergi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),…
MBR Dapat Kabar Baik, Pemerintah Gratiskan Sertifikat Rumah
Jakarta Pemerintah terus memperkuat akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai kebijakan yang mempermudah proses administrasi dan menekan biaya kepemilikan. Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan penerbitan sertifikat rumah bagi MBR tanpa membebani masyarakat dengan…
Sertifikasi Rumah MBR Gratis sebagai Terobosan Melindungi Aset Masyarakat Kecil
Oleh : Aditya Anggara )* Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga simbol kepastian hidup dan aset paling berharga bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah yang dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk…
Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Cair, Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat
an Ekonomi Nasional agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah terus melakukan pembaruan data untuk meningkatkan akurasi dan kualitas penyaluran, ujar Saifullah Yusuf. Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, pemerintah daerah, dan pendamping sosial…
Pemerintah Bersihkan Data Penerima PKH dan BPNT agar Lebih Tepat Sasaran
Jakarta – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk triwulan ketiga periode JuliSeptember pada 20 Juli 2026. Penyaluran dilakukan setelah Kementerian Sosial (Kemensos) menyelesaikan pemutakhiran data penerima agar bantuan benar-benar diterima masyarakat…
Pencairan PKH dan BPNT Menjadi Bantalan Sosial yang Tepat Manfaat
Oleh: Alexander Royce*) Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai berlangsung pada 20 Juli 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kelompok rentan tetap memperoleh perlindungan di…
Bansos PKH dan BPNT sebagai Instrumen Perlindungan Sosial
*) Oleh : Rahmad Adzanza Penguatan sistem perlindungan sosial merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga pangan, dan perubahan kondisi sosial masyarakat, bantuan sosial tidak lagi dipandang sekadar…