an Ekonomi Nasional agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah terus melakukan pembaruan data untuk meningkatkan akurasi dan kualitas penyaluran,” ujar Saifullah Yusuf.

Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, pemerintah daerah, dan pendamping sosial terus memperkuat koordinasi dalam proses distribusi bantuan. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran berlangsung lancar, tepat waktu, serta menjangkau seluruh penerima manfaat, termasuk di wilayah terpencil dan kepulauan.

Selain mempercepat penyaluran, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap proses distribusi guna mencegah penyimpangan maupun kesalahan penyaluran. Masyarakat turut diberikan akses untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan kendala di lapangan sehingga proses penyaluran dapat segera ditindaklanjuti.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai penyaluran bantuan sosial memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian.

“Bantuan sosial yang tersalurkan tepat sasaran mampu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi domestik,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, menilai penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.

“Pemanfaatan data yang terintegrasi membuat bantuan sosial lebih akurat sehingga kualitas tata kelola program perlindungan sosial terus meningkat,” katanya.

Pemerintah optimistis penyaluran PKH dan BPNT Triwulan III 2026 semakin memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.Post navigation

← Pos Sebelumnya