Oleh : Andhika Rachman

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu momen krusial dalam agenda demokrasi Indonesia yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak untuk memastikan pelaksanaan yang damai, transparan dan bermartabat. Sebagai bagian dari proses demokrasi, Pilkada tidak hanya menguji kemampuan penyelenggara dalam mengorganisir suatu kontes politik, tetapi juga menggambarkan kematangan politik dan kedewasaan masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah.
Pilkada Damai yaitu menciptakan situasi tanpa adanya kekerasan, intimidasi atau konflik terbuka, hal ini sangat penting dalam mewujudkan kematangan demokrasi dan stabilitas politik. Proses pemilihan yang berlangsung dengan damai dapat dipastikan semua pihak merasa aman untuk berpartisipasi dan menyuarakan pilihan mereka tanpa adanya rasa takut. Selain itu, pilkada damai menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kebijakan dan program-program lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan kematangan demokrasi, dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan kedamaian Pilkada salah satunya dari generasi muda. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda NKRI memberikan seruan jalannya Pilkada damai di Tugu Simpang Lima, Kota Banda Aceh. Koordinator Lapangan, Marisi Saputra mengatakan bahwa Pilkada adalah refleksi dari kematangan dan kedewasaan demojrasi di Indonesia, dimana suara rakyat menjadi penentu arah masa depan daerah dan bangsa ini.
Persatuan dan kesatuan adalah kunci utama untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan damai dan lancar, tanpa gangguan dari pihak-pihak yang berusaha menghancurkan suasana. Namun, seluruh masyarakat harus tetap waspada dimana momentum ini masih banyak pihak kepentingan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi ini.
Sering kali, pilkada melibatkan politik identitas, di mana kandidat atau pendukungnya memanfaatkan isu-isu identitas seperti suku, agama, ras, dan golongan untuk meraih dukungan. Ini dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat dan memicu konflik. Penyebaran berita palsu dan kampanye hitam yang dirancang untuk merusak reputasi lawan politik dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Serta kurangnya penegakan hukum dan pengawasan yang lemah terhadap pelanggaran pemilu dapat memperburuk situasi, sehingga pelanggaran hukum tidak ditindaklanjuti dengan serius.
Mewujudkan pilkada damai memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat sipil, hingga pemilih itu sendiri. Salah satu cara efektif untuk mencegah konflik adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan. Pendidikan pemilih yang baik akan membantu masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta cara memilih secara bijaksana.
Selain itu, Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses pemilihan. Ini termasuk memastikan transparansi dalam proses perhitungan suara, mengawasi pelaksanaan kampanye, dan menindak pelanggaran dengan tegas.
Bawaslu dan KPU terus mengajak tokoh-tokoh masyarakat saling menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Salah satunya pada wilayah Sumatera Utara yang melaksanakan sosialisasi Pilkada Damai Tahun 2024. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Polri, Kejaksaan, KPU dan mitra stakeholder Pilkada lainnya senantiasa melakukan koordinasi serta kolaborasi dengan semua masyarakat agar dapat menjaga demokrasi Indonesia dengan berpartisipasi mengawasi, menjaga demokrasi, kondusifitas dan mensosialisasikan tolak politik uang agar pilkada serentak tahun 2024 berjalan dengan jujur, damai, adil, aman dan bebas pelanggaran pilkada.
Partisipasi serta kerjasama dari semua elemen masyarakat, aparat keamanan, lembaga penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting dalam menciptakan Pilkada yang damai dan berintegritas karena ini menjadi kesempatan untuk menyatukan semua kekuatan dalam rangka membangun daerah yang lebih baik.
Pilkada damai merupakan elemen penting dalam proses kematangan demokrasi. Untuk mencapai pilkada yang damai, diperlukan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Pendidikan pemilih, pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, partisipasi aktif masyarakat sipil, kampanye positif, dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu adalah langkah-langkah strategis yang harus diambil.
Polrestabes Makassar mengajak semua komponen masyarkat termasuk para tokoh yang terhimpun dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan para Da’i, Kamtibmas se-Kota Makassar untuk bersama-sama menyejukkan Pilkada serentak 2024.
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib mengatakan pihaknya berharap pada tahapan kampanye agar dilakukan dengan sejuk, salurkan hak pilihnya agar mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.
Dengan semangat persatuan dan demokrasi yang matang, masyarakat perlu bergandeng tangan untuk menjaga kedamaian dan kemajuan daerah melalui Pilkada yang adil dan bersih. Dengan keterlibatan aktif dari semua pihak, Pilkada dapat menjadi momentum untuk menyatukan visi bersama mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Melalui upaya bersama ini, kita dapat mewujudkan pilkada yang tidak hanya demokratis tetapi juga damai dan berintegritas, yang pada gilirannya akan memperkuat kematangan demokrasi di Indonesia. Dengan terus berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan berupaya mengatasi tantangan yang ada, masyarakat dapat menciptakan lingkungan politik yang sehat dan stabil untuk kemajuan bangsa.
)*Mahasiswa Univ. Jakarta