Oleh: Naufal Putra Bratajaya )*

Demokrasi Indonesia telah berkembang pesat sejak era reformasi, dan di bawah kepemimpinan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi), keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil semakin terlihat.

Pria kelahiran tahun 1961 ini membawa pendekatan baru dalam pemerintahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan. Sejak memimpin pada tahun 2014, Jokowi telah mengarahkan Indonesia pada jalur demokrasi yang matang dan dinamis.

Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilannya menjaga stabilitas politik. Di tengah tantangan global dan domestik, termasuk ancaman terorisme, ketegangan politik, serta pandemi, pemerintah di bawah pimpinannya mampu mempertahankan stabilitas nasional.

Dalam konteks politik, Presiden Jokowi berhasil menavigasi koalisi besar tanpa mengabaikan peran oposisi sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Pendekatannya yang pragmatis dalam merangkul berbagai partai politik telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Namun, stabilitas ini tidak diperoleh dengan mengorbankan kebebasan sipil. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi menghormati prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

Kebijakan yang diterapkannya berusaha menyeimbangkan antara kebebasan publik dan ketertiban sosial. Hal ini terlihat dalam penanganan unjuk rasa dan aksi-aksi protes, di mana pemerintah berupaya menjaga keamanan tanpa mengekang hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Di sisi lain, kebebasan pers juga tetap terjaga selama masa kepemimpinannya. Media massa masih memainkan peran penting sebagai pilar demokrasi, meski dihadapkan pada tantangan hoaks dan disinformasi. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengedepankan pendekatan yang berbasis literasi digital, termasuk peluncuran berbagai program edukasi terkait literasi media dan penggunaan teknologi secara bijak.

Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terus menjamin ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal tersebut juga sudah sejalan dengan kewajiban negara untuk menjaga dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat.

Dalam sebuah negara yang demokratis, maka adanya kritik merupakan salah satu bagian dari kebebasan berpendapat yang dapat menyehatkan demokrasi sendiri. Prinsip itu akan menjadi sehat karena adanya kritik.

Pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk sama sekali tidak pernah mengekang adanya kebebasan berpendapat. Meski begitu, hendaknya dalam penyampaian pendapat, utamanya di media sosial atau dunia digital hendaknya masyarakat harus mampu membedakan mana kritik, fitnah atau bahkan hoaks. Fitnah sendiri berarti sebuah isu yang ternyata sama sekali tidak memiliki data.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengelola keseimbangan antara stabilitas dengan demokrasi terkait dengan indeks kebebasan berpendapat di Indonesia.

Pemerintah terus berupaya untuk mengelola stabilitas dengan demokrasi karena memang di satu sisi tuntutan demokrasi sangat luar biasa, apalagi dengan adanya pertumbuhan media yang luar biasa.

Masih saja terdapat segelintir pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan narasi provokatif bahwa seolah-olah sangat keras sekali di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Padahal sama sekali tidak demikian, karena pemerintah berupaya menyeimbangkan antara stabilitas dengan kebebasan.

Presiden Jokowi beberapa kali secara langsung menerima aksi Kamisan dan mengundang para pemangku kepentingan lain seperti Jaksa Agung dan Menkumham. Tindakan tersebut menandakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang baik.

Pemimpin bangsa kelahiran Kota Surakarta tersebut juga memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan mengurangi kesenjangan wilayah.

Pembangunan infrastruktur yang merata, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga bandara, memberikan dampak signifikan bagi mobilitas dan ekonomi rakyat. Langkah ini juga memperkuat ikatan nasional dan mendukung integrasi Papua ke dalam pembangunan nasional, yang pada akhirnya memperkokoh stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut.

Di sektor hukum, pemerintahan Jokowi menempatkan prioritas pada reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Meski tantangan di bidang ini masih besar, upaya untuk memperkuat lembaga hukum tetap menjadi salah satu agenda utama pemerintah.

Reformasi hukum yang diusung Kepala Negara bertujuan untuk menciptakan keadilan yang merata bagi semua warga negara, serta memperkuat supremasi hukum sebagai fondasi utama demokrasi.

Kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus dihadapkan pada pilihan antara stabilitas dan kebebasan. Pemimpin bangsa yang menjabat sejak tahun 2014 ini mampu menciptakan keseimbangan yang mendukung keduanya.

Dengan pendekatan yang inklusif, pragmatis, dan berfokus pada pembangunan, Jokowi berhasil menjaga kestabilan politik Indonesia sekaligus memastikan kebebasan sipil tetap dihormati. Di tengah segala tantangan yang dihadapi, demokrasi Indonesia tetap tumbuh dan berkembang di bawah kepemimpinan pria kelahiran tahun 1961 ini.

)* Analis pada Lembaga Inti Media