Oleh Miranda Yanuar )*

Transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia, yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Transisi ini tidak hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan pembangunan nasional yang telah dirintis selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor utama yang harus dijaga untuk memastikan proses ini berlangsung lancar dan tanpa gangguan.

Di tingkat pemerintahan pusat, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional selama masa transisi. Untuk itu, aparat keamanan, seperti TNI dan Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN), memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kondisi negara tetap aman dan terkendali. Peran mereka sangat vital, terutama dalam menghadapi berbagai potensi gangguan yang mungkin muncul selama masa peralihan. Pemerintah pusat juga telah memberikan arahan tegas agar situasi tetap kondusif, dan segala bentuk gangguan yang dapat menghambat proses transisi harus diantisipasi dan ditindak tegas.

Di tingkat daerah, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) turut mengambil peran aktif dalam mendukung kelancaran transisi ini. Dalam hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris mengatakan

APPSI menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di setiap daerah, terutama menjelang Pilkada serentak 2024 yang akan datang. Tidak hanya itu,  Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses transisi tidak terganggu oleh gejolak politik atau sosial di wilayah masing-masing. Mereka juga harus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menjaga kesatuan dan stabilitas di seluruh penjuru negeri.

Selain dari pemerintah, dukungan juga datang dari kalangan serikat pekerja. Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite mengharapkan agar transisi kepemimpinan nasional ke Presiden terpilih Prabowo Subianto berlangsung aman dan damai. Serikat pekerja menyadari bahwa stabilitas politik sangat penting untuk menjaga ketenangan dan keamanan, sehingga berbagai agenda pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan buruh dan masyarakat umum dapat tetap berjalan dengan baik. Dalam situasi politik yang stabil, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat terjaga dengan baik, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pentingnya menjaga stabilitas ini juga terkait erat dengan kesinambungan pembangunan nasional. Selama masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah meletakkan fondasi yang kuat untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi. Oleh karena itu, masa transisi harus dipandang sebagai kesempatan untuk melanjutkan proyek-proyek yang telah direncanakan, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Keberlanjutan pembangunan ini sangat penting agar tidak ada stagnasi atau penundaan dalam pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.

Persatuan dan kerja sama di antara para elit politik juga menjadi kunci utama. Ketika para pemimpin politik bersatu dan mampu menjaga stabilitas hubungan di antara mereka, risiko konflik atau gangguan sosial dapat diminimalisir. Dengan demikian, suasana politik akan lebih tenang dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merasakan kepastian dan ketenangan dalam menghadapi perubahan kepemimpinan.

Selain peran pemerintah pusat, daerah, dan institusi keamanan, masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjaga situasi tetap kondusif selama masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai komponen utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk turut serta menciptakan suasana yang aman dan damai di tengah perubahan kepemimpinan.

Dalam masa transisi yang rawan akan ketidakpastian, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas. Masyarakat diharapkan bisa menunjukkan kedewasaan politik dengan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Di era informasi yang serba cepat seperti sekarang, berbagai berita hoaks dan provokasi kerap kali muncul, terutama di media sosial. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi, dengan memastikan kebenaran sumber informasi yang didapatkan. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah tersebarnya berita-berita yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Selain itu, masyarakat juga perlu menghindari tindakan yang dapat memicu konflik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kerukunan antar sesama warga, baik dalam komunitas kecil seperti lingkungan tempat tinggal maupun dalam interaksi di ruang publik yang lebih luas, perlu terus dijaga. Masyarakat dapat memainkan perannya dengan menciptakan dialog-dialog yang konstruktif dan mendukung proses transisi yang damai. Menghormati perbedaan pilihan politik dan menjaga komunikasi yang sehat antara pendukung berbagai pihak adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa transisi ini tidak diwarnai oleh ketegangan sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan transisi pemerintahan ini sangat bergantung pada kerja sama semua pihak, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat umum. Dengan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kelangsungan pembangunan nasional, Indonesia dapat melewati masa transisi ini dengan aman dan damai. Proses peralihan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan menjadi awal dari babak baru yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih besar, dengan tetap mempertahankan stabilitas politik dan sosial yang telah terbina.

)* penulis merupakan pengamat sosial