Andika Pratama

Uncategorized

Pemerintah Prioritaskan MBG ke Wilayah 3T dan Daerah Stunting Tinggi

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan…

Uncategorized

Ekonomi Multilateral Menjadi Jalan Baru Memperkuat Kedaulatan Nasional

Oleh : Abdul Razak)* Indonesia terus memperkuat peran dalam kerja sama ekonomi multilateral di tengah perubahan lanskap global yang ditandai meningkatnya ketegangan perdagangan, fragmentasi ekonomi, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian kebijakan. Pemerintah melihat keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional sebagai…

Uncategorized

Ekonomi Multilateral: Menjadi Indonesia yang Tidak Mudah Didikte Kekuatan Global

Oleh : Rahmat Hidayat )* Di tengah perubahan konstelasi geopolitik dan ekonomi dunia, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi sebagai negara yang memiliki kemandirian dalam menentukan arah pembangunan. Persaingan kekuatan besar, fragmentasi perdagangan, perubahan rantai pasok, serta penggunaan…

Uncategorized

Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif

JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi multilateral dan reformasi tata kelola global agar lebih inklusif serta mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Dorongan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India….

Uncategorized

Pemerintah Dorong Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan sebagai upaya menciptakan perdagangan global yang lebih adil sekaligus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tumbuh. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Indonesia dalam Konferensi…

Uncategorized

Merawat Sekolah Rakyat dengan Integritas

Oleh : Catur Ronggo*) Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah sekolah atau peserta…

Uncategorized

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat Cara Pemerintah Melindungi Masa Depan Anak Rentan

Oleh : Radjiman Arif*) Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau…

Uncategorized

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat dari Fasilitas hingga Anggaran

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Penguatan dilakukan tidak hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga dengan membangun sistem informasi yang…

Uncategorized

Sekolah Rakyat Capai Ratusan Titik, Pengawasan Operasional Terus Diperkuat

JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan seluruh kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia untuk meningkatkan pengawasan operasional secara ekstra. Instruksi tersebut mencakup aspek kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah. Arahan itu disampaikan Gus…

Uncategorized

Pasca Aksi Gangguan, MPSI Dukung Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil di Papua

JAYAWIJAYA — Penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, di Kampung Muliama, Distrik Muliama, mendapat kecaman dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Kekerasan terhadap aparatur yang tengah menjalankan pelayanan publik dinilai tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa…