Ketegasan Menutup Dapur Nakal, Menjaga Marwah Program MBG
Oleh : Garvin Reviano )* Pendekatan tegas pemerintah dalam menutup dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar merupakan langkah yang layak diapresiasi. Di tengah besarnya skala program yang menyasar jutaan penerima manfaat, kualitas layanan tidak boleh…
Larangan Barang Subsidi di Dapur MBG, Langkah Tegas Berpihak pada Rakyat
Oleh : Rivka Mayangsari )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Sebagai program berskala nasional yang menjangkau jutaan penerima manfaat,…
Larangan Barang Subsidi di Dapur MBG Jadi Bukti Tata Kelola Program Makin Tegas
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melarang seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan komoditas bersubsidi, mulai dari elpiji 3 kilogram, minyak goreng MinyaKita, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan…
Pemerintah Tegaskan MBG Harus Gunakan Bahan Baku Non-Subsidi demi Keadilan Rakyat
Jakarta Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menggunakan bahan baku non-subsidi dalam penyelenggaraan program. Dengan demikian, seluruh kebutuhan operasional dapur telah diperhitungkan menggunakan harga…
Transparansi Pembahasan RUU Perampasan Aset Perkuat Legitimasi Publik
Oleh Rahmawati Kusuma )* Pemberantasan korupsi selalu menjadi agenda penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Berbagai instrumen hukum telah dibangun untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari penguatan lembaga penegak hukum hingga peningkatan sanksi pidana. Namun, hasil kejahatan…
RUU Perampasan Aset Menjawab Tantangan Hukum dari Pusat hingga Daerah
*) Oleh : Gavin Asadit Tantangan penegakan hukum di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbedaan karakteristik wilayah, pola kejahatan, serta upaya penyembunyian…
RUU Perampasan Aset Dipastikan Dibahas Terbuka dan Libatkan Publik
JAKARTA Pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahap penting dengan komitmen DPR RI untuk mengedepankan proses yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus menjaga kepastian hukum serta perlindungan hak…
Aspirasi Daerah Diserap, Matangkan RUU Perampasan Aset
Jakarta- Pemerintah bersama DPR terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui pendekatan yang mengedepankan partisipasi publik dan penyerapan aspirasi dari berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem hukum nasional dalam menghadapi tindak pidana, khususnya kejahatan…
JKP, Pelatihan, dan Lowongan Kerja Jadi Jaring Pengaman Korban PHK
Oleh: Zhafran Goldwin)* Perubahan dinamika ekonomi global dan transformasi industri membuat dunia kerja terus beradaptasi. Di tengah kondisi tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan di sejumlah sektor. Karena itu, pemerintah memperkuat sistem perlindungan pekerja melalui integrasi Jaminan Kehilangan…
Mitigasi PHK Lewat Verifikasi, Mediasi, dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan serius bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Perlambatan ekonomi global, perubahan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, hingga restrukturisasi perusahaan membuat sebagian pelaku usaha melakukan efisiensi yang berdampak pada tenaga kerja….