Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit
JAKARTA – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun ini, kuota rumah subsidi resmi dinaikkan dari sebelumnya 200 ribu unit menjadi 350 ribu unit, sebagai bagian dari upaya strategis mengurangi backlog perumahan…
Anggaran Rp 18.8 T Disiapkan untuk Wujudkan Program Rumah Subsidi
Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp18,8 triliun, pemerintah menggulirkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai pembangunan 115 ribu…
Pemerintah Percepat Realisasi Program Rumah Subsidi melalui Alokasi Anggaran Rp18,8 T
Oleh : Reynaldi Putra Ikhsanni*) Di tengah tantangan global yang kompleks, pemerintah tetap hadir memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah program rumah subsidi, yang tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan atas perumahan nasional,…
Cakupan Program Rumah Subsidi Ditingkatkan Melalui Penambahan Kuota Hingga 350 Ribu Unit
Oleh: Ahmad Syarif Hidayat Pemerintah resmi menaikkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan peningkatan terbesar dalam sejarah pelaksanaan FLPP di Indonesia. Langkah ini diambil…
Menjalin Keamanan Ekologi melalui Penataan Tambang Ilegal
Di balik jargon lestari, pertambangan tanpa izin (PETI) telah lama menjelma luka terbuka di bentang alam Indonesia: merampas pendapatan negara, merusak hutan, dan memicu konflik horizontal. Dalam beberapa pekan terakhir, geliat kolaborasi antarlembaga—dari Kepolisian Daerah hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—menunjukkan…
Presiden Prabowo Komitmen Jaga Kelestarian Alam, Tambang Ilegal Disikat
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas tambang ilegal demi menyelamatkan sumber daya alam nasional dan menjamin pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat. Sejumlah langkah konkret telah diambil aparat penegak hukum, mulai dari Kalimantan Tengah hingga Papua Barat….
Pemerintah Tegaskan Komitmen Pembenahan Tata Kelola Tambang
Jakarta – Pemerintah semakin menegaskan pendekatan holistik dalam menangani persoalan pertambangan tanpa izin (PETI). Tidak lagi bersifat reaktif, strategi terkini mengedepankan legalisasi melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR), digitalisasi tata kelola, serta koordinasi antarlembaga dalam menutup celah hukum dan ekologi….
Pemerintah Perkuat Sinergi dalam Memerangi Judi Daring, 25.912 Rekening Diblokir
Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memberantas aktivitas judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Terbaru, OJK meminta seluruh perbankan untuk segera memblokir 25.912 rekening yang terindikasi terlibat dalam praktik tersebut. Jumlah ini melonjak tajam…
Danantara Pastikan Holding Segera Berjalan Untuk Dorong Akselerasi Investasi
Jakarta Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, sebagai entitas yang ditugaskan mengelola portofolio investasi negara secara profesional, menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembentukan holding perusahaan negara. Pembentukan holding investasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025…
Pemerintah Hadir Lewat Operasi Pasar untuk Jaga Kesejahteraan Petani dan Konsumen
Jakarta Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Melalui pelaksanaan operasi pasar secara besar-besaran, upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menurunkan harga beras di pasaran, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan petani dan…