Oleh: Safrudin Ahmed *)

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan siklus kejahatan ekologis yang menuntut ketegasan tanpa kompromi. Tragedi berasap yang kerap melanda ini merampas hak fundamental warga negara atas udara bersih, menghancurkan ekosistem keanekaragaman hayati, dan menelan kerugian ekonomi berskala masif. Transformasi paradigma penanganan kini menjadi keharusan mutlak. Langkah maju yang sangat ditunggu publik akhirnya terwujud melalui ketegasan sikap pemerintah pusat saat ini. Penindakan proaktif tanpa pandang bulu terhadap para perusak lingkungan menjadi sinyal kuat kehadiran negara. Kepemimpinan strategis memegang peranan kunci dalam mengorkestrasi jajaran kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum untuk memutus mata rantai pembakaran sarat unsur kesengajaan.

Agenda besar pemberantasan kejahatan lingkungan ini menemukan momentum historis lewat arahan lugas Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memberikan instruksi tajam agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan aktor operasional, tetapi wajib membongkar tuntas akar masalah hingga menyentuh keterlibatan korporasi. Instruksi ini mendobrak tradisi usang penegakan hukum yang kerap hanya menargetkan pekerja kasar. Presiden Prabowo spesifik memerintahkan jajaran kementerian dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk segera mengevaluasi serta mencabut izin operasi perusahaan yang terbukti mendalangi pembakaran. Intervensi mencabut Hak Guna Usaha ini dinilai sangat rasional, mengingat banyak temuan area bekas panggangan api tiba-tiba beralih fungsi menjadi perkebunan komersial dalam rentang waktu singkat.

Ketegasan Presiden dengan cepat diterjemahkan menjadi strategi multisektoral oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago yang secara terbuka menegaskan bahwa kerangka regulasi sanksi bagi perusak lingkungan sejatinya sudah teramat lengkap, sehingga fokus pemerintah saat ini murni bertumpu pada ketegasan eksekusi di lapangan. Djamari mengingatkan kembali kepada setiap pemegang konsesi bahwa kepemilikan lahan menempel ketat dengan tanggung jawab mutlak melakukan upaya pencegahan. Di tengah puncak musim kemarau panjang, peringatan keras ini memastikan tidak tersedianya ruang bagi korporasi untuk lepas tangan atau bersembunyi di balik dalih ketidaktahuan atas titik api yang menghanguskan wilayah konsesi masing-masing.

Dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah ini semakin terlihat nyata dari gerak cepat kepolisian dalam memproses para pelanggar aturan. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa ratusan laporan polisi terkait insiden kebakaran hutan kini sedang ditangani secara serius. Sebanyak 138 individu telah ditetapkan sebagai tersangka, dan yang jauh lebih penting, delapan korporasi juga sedang menjalani proses hukum. Kepolisian bahkan memastikan akan terus mendalami puluhan perusahaan lain yang sebelumnya sudah menerima sanksi administratif, guna mengusut tuntas ada tidaknya unsur pidana yang bisa menjerat para pemilik modal. Penyelidikan yang berjalan berkesinambungan ini membuktikan bahwa aparat berwenang ingin memastikan tegaknya aturan tanpa memandang seberapa besar skala usaha pihak yang melanggar.

Penjelasan mengenai tanggung jawab perusahaan juga dijabarkan oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Dalam arahannya kepada tim di lapangan, Wakapolri mengingatkan bahwa setiap perusahaan perkebunan memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan fasilitas pemadaman api yang memadai. Terdapat aturan yang menetapkan bahwa jika terjadi kebakaran dalam radius lima kilometer dari area perusahaan dan pihak perusahaan pasif atau diam saja, maka korporasi tersebut dapat diproses secara pidana.

Sementara itu, ketegasan pemerintah dalam aspek penegakan hukum kini semakin diperkuat dengan hadirnya payung regulasi baru yang komprehensif, yakni Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Kebijakan strategis ini secara spesifik mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah progresif pemerintah pusat ini langsung mendapatkan respons positif dan dukungan penuh dari ekosistem industri perkebunan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono, menyatakan bahwa arahan melalui peraturan baru tersebut sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki standar pemahaman dan tindakan yang selaras. Kehadiran aturan ini menjadi pedoman yang jelas bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan berkolaborasi lebih erat dengan aparatur negara.

Salah satu poin penting yang diatur secara lebih ketat dalam regulasi terbaru tersebut adalah mengenai penerapan pengecualian pembukaan lahan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Eddy menilai penegasan aturan ini sangat dibutuhkan agar tidak muncul penafsiran yang keliru di lapangan. Pelestarian budaya masyarakat adat tetap dihormati dan dilindungi. Kejelasan batas aturan ini sangat efektif untuk mencegah pemanfaatan dalih kearifan lokal oleh oknum tidak bertanggung jawab yang berniat membuka lahan dalam skala besar dengan cara yang merusak ekologi.

Penyelesaian secara tuntas kasus kebakaran hutan membutuhkan daya juang panjang dan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan elemen masyarakat merupakan kunci utama mencegah meluasnya titik api sejak fase deteksi dini. Keselarasan antara ketegasan supremasi hukum dari negara dan kepatuhan industri dalam menjalankan instruksi presiden menjadi fondasi yang sangat kuat. Melalui semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama, cita-cita untuk memastikan tragedi kejahatan lingkungan tidak lagi terulang kini memiliki landasan operasional yang lebih jelas dan terarah.

*) Pengamat Hukum Lingkungan